Para penggiat HAM menentang keras hukuman mati karena dinilai melanggar HAM. Namun bagi Jaksa Agung HM Prasetyo, hukuman mati pantas diberikan bagi mereka yang sudah merenggut hak hidup banyak orang.

PBB menilai Australia telah melanggar ketentuan HAM dengan memenjarakan dua remaja seumur hidup pada tahun 1988 tanpa kemungkinan mendapatkan pembebasan bersyarat sama sekali.

Sebagian masyarakat menolak hukuman mati terhadap bentuk pidana apapun karena melanggar HAM. Termasuk juga vonis mati yang dijatuhkan ke Wawan, pembunuh sadis Sisca Yofie.

Perserteruan ormas Front Pembela Islam (FPI) dengan Plt Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) kian memanas. Kurang puas dengan aksi demo, FPI kini melaporkan Ahok ke Polda Metro Jaya. 

UU Pilkada membuat rakyat tak lagi bisa memilih kepala daerahnya sendiri secara langsung, terkecuali di daerah khusus seperti Jakarta.

Dokter dr Bambang Suprapto, Sp.B.M.Surg dijatuhi hukuman pidana 1 tahun 6 bulan dengan menggunakan pasal 76 dan 79 huruf c UU Praktik Kedokteran. Padahal ancaman pidana di pasal itu telah dihapus MK.

Peraturan Menteri Kominfo No 19 Tahun 2014 yang mengatur tentang situs negatif dianggap sebagai pengekangan terhadap Hak Asasi manusia (HAM). Selain itu, seharusnya aturan seperti ini diatur dalam bentuk undang-undang.

Saat warga Jakarta memberikan suaranya di TPS, seorang pria malah memanjat menara SUTET yang ada di Senen. Sambil mengibarkan bendera Merah Putih pria ini 'bertengger' di puncak menara.

Kemenhut dan jajarannya merampas kemerdekaan Romaldi Saragih dengan menahan Romaldi tanpa dasar hukum. Anehnya, Kemenhut dkk malah menggugat balik Romaldi sebesar Rp 200,15 miliar.

MA menghukum Kemenhut dan jajarannya membayar ganti rugi Rp 200 juta kepada Romaldi Saragih. Sebab Kemenhut dkk melanggar hak asasi Romaldi karena tetap menahannya padahal sudah divonis bebas.