Indonesia boleh saja telah menerapkan filter untuk menyaring konten pornografi di internet. Namun ternyata, kebijakan ini tetap saja membuat Indonesia ditempatkan sebagai negara nomor satu pengakses situs porno di dunia!

Pemerintah membentuk gugus tugas antipornografi untuk memerangi maraknya pornografi di Indonesia. Pembentukan gugus tugas ini diduga sebagai efek dari gagalnya Kemenkominfo membentengi peredaran pornografi di Indonesia.

Tugas utama Gugus Tugas Anti Pornografi melakukan upaya menangkal aksi pornografi dalam berbagai aspeknya. Untuk percepatan implementasi program, dimungkinkan membentuk sub-satgas.

Gugus Tugas Antipornografi dibentuk dengan tujuan menyelamatkan anak Indonesia dari paparan pornografi. Gugus Tugas ini bukan dibentuk sebagai upaya pengalihan isu terkait rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie yakin pembentukan Satgas Antipornografi bukan pengalihan isu terkait rencana kenaikan bahan bakar minyak (BBM).

Pemerintah berencana membentuk Satgas Anti Pornografi. Kebijakan tersebut dinilai terlalu mengada-ada oleh PDIP.

Komisi I DPR mendukung upaya pemerintah membentuk gugus antipornografi. Tim yang dibentuk Presiden SBY ini diminta segera bekerja memblokir media porno.

Wakil Ketua DPR Pramono Anung tak sepakat dengan pembentukan satgas antipornografi. Menurutnya lebih penting pemerintah menuntaskan korupsi ketimbang mengurus pornografi.

Presiden SBY membentuk gugus tugas pencegahan dan penanganan pornografi. Tim yang terdiri dari para menteri ini akan membasmi pornografi secara terpadu.

Mantan Ketua MK, Jimly Asshiddiqie, berpendapat kasus Rasminah yang mencuri 6 piring hingga divonis 130 hari tidak layak diperkarakan. Ia menilai aparat hukum hanya menegakkan peraturan, bukan keadilan.