Peraturan Menteri (Permen) Kominfo No 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif digugat ke Mahkamah Agung (MA). Beberapa pemohon adalah para pemilik website yang diblokir pemerintah berdasar pada Permen ini.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet bermuatan Negatif yang baru seumur jagung akan digugat ke Mahkamah Agung.

Permen Kominfo akan digugat ke MA. Beberapa pemohon adalah para pemilik website yang diblokir pemerintah berdasar pada Permen ini.

Empat bulan sejak UU Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) berlaku efektif, pemerintah belum membuat aturan pelaksanannya. Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta segera membuat aturan itu.

UU ITE sejatinya dibuat untuk mengatur penggunaan internet di Indonesia, namun belakangan aturan tersebut justru dianggap telah mengekang kebebasan bereksepresi di internet karena sarat kriminalisasi.

LSM KontraS bersama sejumlah lembaga lainnya seperti SafeNet, LBH Jakarta, ICT Watch meminta agar Florence Sihombing dibebaskan dari penjara. Selain karena tidak beralasan, penahanan Florence bertentangan dengan KUHAP.

DPR membuat hak ekslusif dengan membuat aturan bahwa penyidik harus meminta izin terlebih dahulu ke Mahkamah Kehormatan Dewan apabila akan menyelidiki kasus hukum anggota DPR. Aturan ini digugat ke MK.

Hendra Saputra, office boy yang dijadikan sebagai Direktur PT Imaji Media oleh Riefan Avrian, didorong untuk jadi justice collaborator. Pasalnya Hendra dinilai kooperatif dalam mengungkap kasus videotron di lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM.

Beberapa LSM dan komunitas internet menyatakan sikap untuk menolak keberadaan Peraturan Menteri no 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif. Lantas, apa kata Kominfo?

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) coba meluruskan ramai-ramai soal Peraturan Menteri no 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet Bermuataan Negatif.