Pengelola Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) khususnya di Jakarta Pusat mengaku merugi akibat 2 kebijakan baru soal bahan bakar minyak (BBM) subsidi.

BPH Migas mengeluarkan 3 aturan pengendalian BBM subsidi, aturan tersebut diharapkan berjalan konsisten dan tegas.

Aturan pembelian solar subsidi hanya boleh pada pukul 08.00-18.00 ternyata hanya berlaku tahun ini saja, untuk menyikapi dikuranginya jatah BBM subsidi dalam APBN.

Sejak 1 Agustus lalu tidak ada lagi solar subsidi dijual di SPBU-SPBU wilayah Jakarta Pusat. Apa hasil evaluasinya selama 2 hari?

Mulai 1 Agustus 2014, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) akan mengeluarkan aturan, penjualan BBM subsidi jenis solar di SPBU hanya dilakukan pada pukul 08.00-18.00. Rencana ini hanya satu dari beberapa rencana pemerintah lainnya.

Ada 3 cara yang sedang disiapkan BPH Migas untuk mengurangi konsumsi BBM bersubsidi, agar jatah BBM subsidi 2014 cukup atau tidak melebihi kuota.

Kenaikan harga BBM subsidi harus dilakukan, karena dana pemerintah habis ratusan triliun untuk subsidi ini. Seharusnya subsidi BBM dialihkan untuk infrastruktur yang lebih produktif.

Setiap badan usaha yang menjual BBM non subsidi diwajibkan untuk menyetor iuran ke BPH Migas dari setiap transaksi penjualannya.

Rencana Pemprov DKI Jakarta menghapus BBM subsidi di wilayahnya mendapat banyak dukungan. Pasalnya gara-gara BBM subsidi Indonesia tidak punya MRT dan monorel.

BPH Migas mengajukan usulan revisi Permen ESDM Nomor 1 Tahun 2013, agar mobil mewah dan bus pariwisata dilarang pakai BBM subsidi. Kenapa?