Menteri Keuangan Sri Mulyani mengharapkan kehadiran menteri baru bisa memberikan membenahi laporan keuangan Kementerian/Lembaga (K/L) yang beropini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Menkeu Sri Mulyani menegaskan agar pada tahun 2011 sudah tidak ada lagi laporan keuangan kementerian dan lembaga (LKKL) yang menyandang status disclaimer.

BPK Jabar menemukan 166 temuan senilai Rp 2,619 triliun, pada APBD 2008 di sembilan kabupaten dan kota. Dari ratusan temuan itu, sebanyak 56 merupakan temuan kerugian daerah yang nilainya Rp 5,018 miliar. Bandung penyumbang terbesar.

BPK menemukan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) yang masih saja amburadul dan melanggar peraturan perundang-undangan.

BPK dalam 5 tahun berturut-turut memberikan opini disclaimer atau tidak memberikan pendapat terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), masih banyak kelemahan-kelemahan dalam laporan keuangan pemerintah.

Laporan keuangan Depkum HAM pada 2007 dan 2008 tidak dapat diperiksa. Oleh karena itu, pada laporan keuangan 2009, Menkum HAM berharap ada peningkatan.

BPK memang menyatakan laporan keuangan pemerintah pusat masih disclaimer selama 5 tahun berturut-turut. Namun Ketua BPK Anwar Nasution menilai sudah ada kemajuan yang sangat besar.

Meskipun tantangan untuk memperbaiki pengelolaan keuangan negara masih cukup banyak, namun masih banyak orang yang berminat menjadi menteri keuangan.

Sri Mulyani meminta kritik yang dilancarkan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat diimbangi dengan apresiasi yang seimbang agar bisa mendorong aparatur negara dalam mewujudkan good corporate governance .

BPK mencatat penurunan status disclaimer laporan keuangan kementerian dan lembaga (KL) pada periode tahun keuangan 2007-2008. Jumlah disclamer sebelumnya 11 entitas jadi 5 entititas.