Beberapa Komisi di DPR telah merampungkan agenda pemilihan pimpinan. Koalisi Merah Putih (KMP) menyapu bersih komisi-komisi tersebut. Menurut PPP versi Romahurmuziy, pimpinan komisi-komisi yang telah ditetapkan hari ini tidak konstitusional.

Sebulan sudah umur Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2014-2019 sejak dilantik 1 Oktober lalu. Namun hingga kini belum ada hasil kerja mereka yang bisa dirasakan.

Tiga politisi Partai Demokrat Roy Suryo, Didi Irawadi Syamsuddin, dan Johnny Allen Marbun memang gagal terpilih menjadi anggota legislatif.

Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Puan Maharani diam-diam melakukan pertemuan dengan Presiden Partai Keadilan Sejahtara Anis Matta, dan Wakil Sekretaris Jenderal PKS Fahri Hamzah.

Presiden Joko Widodo belum juga mengumumkan kabinetnya. Politikus senior PDIP Pramono Anung pun menyatakan pemilihan menteri harus benar-benar dipilih sebaik mungkin agar tidak lagi ada menteri aktif yang terlibat korupsi seperti pada pemerintahan yang lalu.

Hakim konstitusi Patrialis Akbar kecewa atas ketidakhadiran 3 anggota DPR dalam sidang uji materi UU MD3. Ia menyatakan 3 anggota DPR dari PDIP itu telah bersikap tidak pantas.

Joko Widodo dan Jusuf Kalla resmi menjabat sebagai Presiden dan Wapres RI usai mengucapkan sumpah jabatan. Keduanya menggantikan posisi Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono yang telah mengemban jabatan ini selama 5 tahun.

PDIP dan koalisinya yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat mengalami kekalahan demi kekalahan di tingkat persaingan perebutan kursi pimpinan di Parlemen Senayan. Mulai dari UU MD3, perebutan Pimpinan DPR, hingga persaingan paket Pimpinan MPR, gagal dimenangkan koalisi pro Jokowi-JK ini.

Pemerintahan baru di bawah pimpinan Jokowi-JK akan mulai berjalan pada 20 Oktober mendatang. Dalam menjalankan pemerintahan, duet ini harus berhadapan dengan parlemen yang dikuasai Koalisi Merah Putih.

Fraksi Demokrat menyatakan sistem mekanisme pemilihan pimpinan Komisi DPR sudah diputuskan melalui sistem paket. Hal tersebut sesuai dengan UU MD3 dan tata tertib DPR.