Pemerintah dinilai telah bersikap tidak adil dalam penetapan tarif dasar listrik (TDL) terhadap PLN. Pasalnya, TDL yang ditetapkan pemerintah tidak dapat menutupi biaya produksi listrik.

Dengan melihat realita masyarakat yang ada tak cukup tangan pemerintah. Walaupun pemerintah telah berusaha meningkatkan pasokan listrik namun jika budaya konsumtif masyarakat tidak dapat dikurangi maka upaya penyelamatan tidak akan berhasil.

Pemerintah apa boleh buat harus menganggarkan biaya pengadaan listrik pada APBN. Bagaimana pun adalah tugas pemerintah untuk menyediakan infrastruktur strategis dalam mengembangkan dan memajukan masyarakat Indonesia.

Pemerintah menyiapkan 19 program dan 53 aksi di bidang ekonomi dalam agenda 100 hari pemerinintahan Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II.

Kontroversi wacana rencana kenaikan TDL tidak melulu didominasi penolakan. Beberapa dunia usaha lebih memilih adanya kenaikan TDL daripada harus menanggung pemadaman listrik bergilir.

YLKI menyarankan kepada pemerintah untuk memberikan alokasi khusus bahan bakar untuk pembangkit milik PLN. Hal ini dilakukan untuk menghindari kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) tahun depan.

Utang pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) PLN kepada Pertamina hingga 9 November 2009 mencapai Rp 18,096 triliun.

Pemerintah memastikan kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) akan dilakukan tahun depan. Kenaikan itu disebabkan karena jumlah subsidi listrik tahun 2010 tidak mencukupi.

Program 10.000 MW yang merupakan program Kabinet Indonesia Bersatu Jilid I, ternyata gagal total karena sampai akhir 2009 PT PLN hanya mendapat pasokan tambahan listrik sebesar 900 MW atau kurang dari 10%. Hal ini disebabkan investor China yang menjadi pendukung utama program ini, ingkar janji.

PLN butuh Rp 80 triliun untuk menambah daya sekitar 5.000MW, demi mendukung target pertumbuhan ekonomi 7 persen seperti disampaikan pemerintah.