Beberapa negara yang warganya masuk daftar eksekusi mati, terus menekan pemerintah Indonesia agar diberikan pengampunan. Namun bagi Ketua MPR Zulkifli Hasan, eksekusi mati terpidana narkoba adalah kedaulatan negara yang tak boleh diintervensi.

"Tak lazim seorang Sekjen PBB ikut campur dalam proses penegakan hukum di sebuah negara yang berdaulat seperti Indonesia, hukuman mati adalah hukum positif yang berlaku di Indonesia dan keputusan hakim adalah sah," ujar TB Hasanuddin dalam rilis yang diterima detikcom, Selasa (28/4/2015).

Sekjen PBB Ban Ki-moon menilai pelanggaran narkoba bukanlah kejahatan serius sehingga tidak perlu adanya hukuman mati. Namun, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menegaskan seharusnya Sekjen PBB tidak perlu mengintervensi Indonesia soal hukuman mati.

Eksekusi mati akan dilaksanakan terhadap sembilan orang terpidana narkoba. Namun suara protes datang dari negara-negara asal terpidana, bahkan dari Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).

Tiga tentara Israel diadili karena mencuri dari warga Palestina. Tindak pidana ini terjadi ketika militer Israel sibuk menggempur Gaza tahun lalu.

Ketua MK Arief Hidayat angkat bicara soal komentar Sekjen PBB Ban Ki-moon terhadap eksekusi mati di Indonesia. Menurut Arief vonis mati tetap konstitusional sesuai putusan MK beberapa tahun silam.

Sekjen PBB Ban Ki-moon terang-terangan menyatakan keberatannya pada pemerintah Indonesia yang akan melaksanakan eksekusi mati terhadap 9 terpidana kasus narkoba dari negara asing. Mendagri Tjahjo Kumolo tak menggubris kecaman itu.

Rencana pemerintah Indonesia untuk mengeksekusi para terpidana mati kasus narkoba, ditentangan sejumlah kalangan. Guru besar Hukum Internasional UI Hikmahanto Juwana menilai pemerintah tak perlu khawatir terhadap tekanan dari sejumlah negara tersebut.

Politisi Partai Golongan Karya Meutya Viada Hafid mengkritik pernyataan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-bangsa Ban Ki Moon yang mempersoalkan hukuman mati di Indonesia.

Presiden Joko Widodo tak mau menanggapi kecaman Sekjen PBB Ban Ki Moon, Presiden Prancis Francois Hollande dan pihak Australia. Eksekusi mati terpidana narkoba sudah diserahkan ke Kejaksaan Agung.