Selain menyepakati soal kepengurusan Munas, rapat DPP Golkar yang berlangsung sekitar 3 jam juga memastikan akan melibatkan KPK dan Polri untuk mengawasi Munas.
"Ternyata jalan yang mau kita lewati bukan milik Kota Tangerang, tapi milik Provinsi Banten. Jadi urusannya dengan Gubernur (Banten Rano Karno)," kata Ahok.