Tim Prabowo-Hatta menduga adanya kemungkinan duplikasi form C1 plano karena pengamanan spesifikasinya bocor melalui situs KPU. Namun hal itu buru-buru dibantah oleh Ketua KPU Husni Kamil Manik.

Bawaslu Papua menyampaikan keberatan terhadap keterangan pihak Teradu yang diperdengarkan sebelumnya.

Sidang keempat pelanggaran kode etik yang digelar Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dimulai. Tim Prabowo-Hatta langsung meminta majelis untuk memindahkan posisi duduk saksi mereka.

Sidang kode etik KPU dan Bawaslu kembali digelar hari ini. Ini merupakan sidang keempat yang diadakan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Dalam sidang DKPP, jabatan Prabowo Subianto sebagai ketua umum HKTI menjadi salah satu perdebatan. Sutrisno Iwantono, Ketua Harian HKTI, angkat bicara.

Mantan Komisioner KPU periode 2002-2007, Chusnul Mariyah kembali menyindir kinerja KPU. Menurutnya, pembukaan kotak suara sebelum waktunya yang dilakukan KPU itu mengindikasikan adanya dugaan pelanggaran.

Tim Prabowo-Hatta menduga ada kemungkinan duplikasi form C1 plano. Duplikasi ini bisa terjadi karena bocornya spesifikasi pengamanan Form C itu dari KPU.

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mempertanyakan sikap awak penyelenggara Pemilu 2014 yang menunda pembukaan kotak suara gara-gara libur lebaran. Penyelenggara Pemilu yang izin libur lebaran itu adalah awak Panwaslu Jakarta Timur.

Sidang ketiga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) telah selesai. Besok, sidang pelanggaran kode etik akan kembali dilanjutkan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi.

DKPP penasaran kenapa hanya 13 TPS saja yang dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU). Bawaslu DKI menjelaskan, hal itu karena hanya data dari 75 KPPS yang tersedia dan menunjukkan 13 TPS yang terbukti perlu dilakukan pencoblosan ulang.