Pembukaan kotak suara di lima wilayah kota DKI Jakarta pada 23 Juli lalu dipermasalahkan oleh Tim Prabowo-Hatta. Dalam sidang DKPP, KPU DKI selaku teradu menjelaskan bahwa langkah pembukaan kotak suara itu sudah sesuai rekomendasi Bawaslu DKI.

Ketua DKPP Jimly Asshiddique sempat melempar canda sebelum menutup sidang. Ia menyarankan Ketua KPU Husni Kamil Manik bergantian menghadiri sidang Mahkamah Konstitusi (MK) agar tidak ada kecemburuan.

KPU DKI sebagai pihak teradu memberikan keterangan terkait Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang dilakukan hanya di 13 TPS. Padahal‎ ada 5.841 TPS yang dituntut pihak Tim Prabowo-Hatta (pihak pengadu) untuk dilakukan PSU.

KPU dan Bawaslu memberikan jawaban atas aduan pihak Pengadu ke DKPP. Kedua penyelenggara pemilu itu memberikan keterangan terkait surat izin cuti Jokowi dari Gubernur dan surat izin pencalonan diri sebagai capres ke Presiden.

Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta M. Taufik dipolisikan setelah berorasi untuk menangkap Ketua KPU. Waketum Gerindra Fadli Zon pun turun gunung membela M Taufik.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) diminta tetap fokus menghadapi persidangan di Mahkamah Konstitusi (MK) serta di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), meski muncul isu 'penculikan'.

Ketegangan antara KPU dan Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta M Taufik terus berlanjut. Setelah komisioner KPU melaporkannya ke Mabes Polri dini hari tadi, kini giliran Taufik mau balas melapor karena merasa difitnah. Apa tanggapan Ketua KPU Husni Kamil Manik?

Ketua KPU Husni Kamil Manik mengaku siap memberikan hak jawab dengan sebaik-baiknya dalam sidang lanjutan dugaan pelanggaran kode etik, Rabu (13/8) mendatang.

Sidang kedua yang digelar DKPP berlangsung tertib. Namun, pimpinan majelis, Jimly Asshiddique sempat menyinggung soal 'penculikan' yang dialamatkan kepada Ketua KPU Husni Kamil Manik.

Sidang pelanggaran kode etik yang digelar DKPP akan dilanjutkan pada hari Rabu (13/8). Ketua Majelis Sidang Jimly Asshidique meminta pihak teradu yaitu KPU dan Bawaslu untuk memberikan jawaban.