Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan berjanji akan merelokasi 7 perkampungan yang terletak di desa Cikangkareng, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Cianjur. Pasalnya, ketujuh kampung tersebut rawan akan bahaya longsor.

Sudah menjadi amanat undang-undang, pemerintah harus menyediakan bantuan untuk korban gempa berkekuatan 7,3 SR, 2 September lalu. Namun di luar itu, Presiden SBY juga menyumbang Rp 5 miliar dari saku pribadinya.

Musibah longsor bukan hal baru di Kabupaten Cianjur. Ada yang tiba-tiba terjadi, dipicu hujan deras atau karena gempa seperti yang saat ini melanda. Intinya, kepedulian lingkungan terbukti sangat rendah.

Pemkab Cianjur berencana merelokasi warganya yang menjadi korban gempa. Hanya saja, kemana akan direlokasi diakui bukan perkara yang mudah putuskan.

Pemerintah Kabupaten Cianjur masih menginventarisir wilayah mana saja yang terkena amukan gempa. Sampai saat ini data yang didapatkan oleh pemerintah yang terdata baru 14 kecamatan.

Jumlah korban tewas terus bertambah akibat gempa hebat 7,3 SR. Sebanyak 46 orang dinyatakan tewas dan ratusan lainnya masih mengungsi.

Ratusan mahasiswa Akper berunjuk rasa ke DPRD Cianjur. Para calon tenaga kesehatan ini mendesak Direktur Akper Cianjur Enjang Nurdin mundur kerena bertindak sewenang-wenang.

Salah satu tantangan pembumian HAM dalam konteks Indonesia dikarenakan mind set sebagian umat Islam masih meragukan HAM yang dipandang produk Barat dan tidak memiliki legitimasi Islam.

Hari pertama minggu ini, Senin (24/11/2008), Pemerintah Kabupaten Bandung Barat akan digoyang buruh. Ratusan buruh menuntut penetapan UMK 2009 sebesar 100 persen Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

Pemerintah berjanji memberikan bantuan kepada korban bencana gempa di Gorontalo dan longsor di Cianjur, Jawa Barat. Setiap rumah yang rusak akan dibantu Rp 15 juta dan korban meninggal akan dibantu Rp 2 juta.