Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mempertanyakan sikap awak penyelenggara Pemilu 2014 yang menunda pembukaan kotak suara gara-gara libur lebaran. Penyelenggara Pemilu yang izin libur lebaran itu adalah awak Panwaslu Jakarta Timur.

Sidang ketiga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) telah selesai. Besok, sidang pelanggaran kode etik akan kembali dilanjutkan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi.

DKPP penasaran kenapa hanya 13 TPS saja yang dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU). Bawaslu DKI menjelaskan, hal itu karena hanya data dari 75 KPPS yang tersedia dan menunjukkan 13 TPS yang terbukti perlu dilakukan pencoblosan ulang.

Kuasa hukum Tim Prabowo-Hatta, Didiek Supriyanto, mempermasalahkan surat edaran pembukaan kotak suara oleh KPU. Menurutnya, langkah KPU itu tidak tepat.

Tim Prabowo-Hatta mempermasalahkan pembukaan kotak suara oleh KPU DKI pada 23 Juli 2014. KPU pusat memastikan langkah tersebut tidak melanggar etika.

Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie menegur salah seorang staf KPU Kabupaten Dogyai Papua yang maju ke barisan kursi depan untuk memaparkan kesaksian selaku‎ teradu. Usut punya usut, ternyata staf KPU Dogyai tersebut adalah seorang wartawan.

KPU DKI sebagai pihak teradu telah memberikan keterangan‎nya pada sidang DKPP. Usai mendengarkan keterangan KPU DKI soal coblos ulang dan pembukaan kotak suara, Tim Prabowo-Hatta menilai keterangan KPU DKI justru menunjukkan ketidakprofesionalan dalam bekerja.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah memberikan jawaban atas semua tuduhan yang ditujukannya dari pihak Pengadu. Dari penjelasan yang dipaparkannya, KPU membantah semua aduan terkait pelanggaran etik yang masuk ke DKPP.

Ketua DKPP Jimly Asshiddique sempat menegur anggota KPU Surabaya, Rofian Arifin dalam sidang ketiga dugaan pelanggaran kode etik. Pasalnya, Rofian dalam keterangannya tidak menjawab aduan pihak Pengadu secara lugas melainkan membaca.

Ketua Bawaslu Pusat Muhammad menyatakan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di DKI Jakarta sudah sesuai rekomendasi Bawaslu DKI dan atas persetujuan Bawaslu Pusat. Coblosan ulang yang hanya di 13 TPS ini dilakukan karena faktor keterbatasan waktu.