detikNews

PRT Diduga Dianiaya Anggota DPR, Polisi: Harus Ada Izin Presiden

Penyidikan kasus dugaan penganiayaan PRT berinisial T (20) yang diduga dilakukan anggota DPR, sepertinya akan berlangsung lama.

Jumat, 02 Okt 2015 15:58 WIB

detikNews

Ketika Para Advokat Sujud Syukur di Pilar Keadilan MK

MK memutuskan advokat dapat disumpah tanpa memandang latar belakang organisasinya. Takbir pun menggema di MK.

Selasa, 29 Sep 2015 13:56 WIB

detikNews

Selaras dengan MA, MK Izinkan Pengacara dari Berbagai Organisasi Disumpah

Putusan tersebut membuat seluruh advokat baik yang tergabung dalam Peradi atau organisasi manapun boleh diambil sumpahnya.

Selasa, 29 Sep 2015 11:41 WIB

detikNews

Nasib Walkot Surabaya dan Calon Tunggal Pilkada Ditentukan MK Siang Ini

MK akan memutus nasib Pilkada serentak 2015 yang hanya memiliki satu pasangan calon. Nasib demokrasi Indonesia ditentukan 9 hakim konstitusi.

Selasa, 29 Sep 2015 07:46 WIB

detikNews

Tenggat Pembacaan Putusan 11 Bulan, Ketua MK Kritik Balik Harjono

Mantan Wakil Ketua MK Harjono mengaku bingung dengan putusan yang lama dibacakan. Ketua MK tidak terima dan mengkritik balik.

Senin, 28 Sep 2015 15:46 WIB

detikNews

Soal Izin Presiden Periksa Legislator, Ketua MK Bantah Inkonsisten

"Kalau kepala daerah merasa didiskriminasi dengan putusan ini silakan saja ajukan ke MK," kata Ketua MK.

Senin, 28 Sep 2015 15:10 WIB

detikNews

11 Bulan Baru Bacakan Putusan, Ketua MK: Apa yang Aneh? Itu Biasa

MK baru membacakan putusan UU MD3 setelah 11 bulan putusan itu diketok. Menurut Ketua MK Arief Hidayat itu hal biasa dan bukan keanehan.

Senin, 28 Sep 2015 14:21 WIB

detikNews

Legislator Terjerat Hukum, Ketua MK: Pidana Khusus Tak Perlu Izin Presiden

Izin presiden ini ditujukan kepada kasus pidana umum, pidana khusus tidak perlu. 

Senin, 28 Sep 2015 13:59 WIB

detikNews

Listrik Sering Mati, Pemkab Kutai Barat Gugat UU ke MK

Listik yang sering mati membuat Pemda Kutai Barat pusing. Mereka ingin membangun PLN sendiri tetapi terkendala UU.

Senin, 28 Sep 2015 13:09 WIB

detikNews

Langkah Mundur MK Itu Bernama Putusan Nomor 76

MK memutuskan anggota DPR yang akan diperiksa penegak hukum haruslah seizin presiden. Putusan ini banyak dikritik sebagai sebuah langkah mundur.

Senin, 28 Sep 2015 09:59 WIB