Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan memeriksa seluruh perusahaan plat merah untuk mengetahui apakah BUMN tersebut menyimpan dana di Bank Century.

Menghadapi berbagai tudingan buruk kepada dirinya seputar kasus Bank Century, Menteri Keuangan Sri Mulyani merasa gerah. Dirinya menantang untuk membuka terang-terangan seputar aliran dana bailout Bank Century Rp 6,7 triliun.

Menghadapi desakan mundur terkait kasus Bank Century, Menteri Keuangan Sri Mulyani tidak merasa takut. "Saya senyum saja. Itu kan soal Bank Century, kan begitu banyak yang tertarik dan bahkan menarik ke berbagai pihak," katanya.

ICW meminta KPK untuk serius mengusut kasus Bank Century karena telah masuk ke dalam tindak pidana korupsi. Penyidikan harus menyeluruh hingga pihak-pihak yang diuntungkan dari pencairan tersebut.

Direksi Bank Century diketahui pernah mengajukan surat ke Menneg BUMN ketika dijabat Sofyan Djalil, yang isinya meminta agar para BUMN menjadi deposan di bank yang kini berganti nama menjadi Bank Mutiara tersebut.

Dalam kasus Bank Century ternyata 'forecast' KKSK tidak terbukti dari sisi makro. Saat itu Indonesia termasuk salah satu negara yang selamat dari krisis. Nah, yang menarik apakah selamat dari krisis ini akibat pemberian dana talangan kepada Bank Century.

Rekomendasi BI yang menyatakan Bank Century adalah bank gagal bersifat sistemik sehingga harus diselamatkan kini menuai kontroversi. Apa sebenarnya alasan BI menetapkan Century yang berukuran kecil itu bisa bersifat sistemik?

Salah satu inisiator hak angket kasus Bank Century Akbar Faisal menyatakan adanya tekanan pada BUMN untuk mengalihkan dananya ke Bank Century. Apa saja BUMN tersebut, Akbar berjanji akan memberitahukannya di kemudian hari.

Ada pihak tertentu yang dilansir berkepentingan terkait masalah penerimaan dana tunai hasil bailout atau penyelamatan Bank Century oleh LPS, inisialnya 2 bravo 3 romeo. Siapakah dia?

LPS menegaskan seluruh suntikan dana bailout (Penyertaan Modal Sementara/PMS) yang dikucurkan kepada Bank Century sebesar Rp 6,7triliun sudah sesuai dengan UU LPS.