Upaya Partai Demokrat untuk membawa persoalan calon pimpinan (Capim) KPK ke Setgab kembali dikritik. Partai Golkar juga menolak rencana tersebut dibawa ke Setgab.

Sulit menggantung harapan pada DPR agar memilih calon pimpinan (Capim) KPK yang kredibel. Para wakil rakyat bukan berpikir dalam kerangka pemberantasan korupsi.

Fraksi PKS berpendapat Komisi III DPR sebaiknya tidak memaksakan memilih 4 dari 8 calon pimpinan KPK. Calon pimpinan KPK yang tidak layak dapat dikembalikan ke Presiden SBY.

DPR akan segera menyeleksi calon pimpinan KPK. Fraksi PDI Perjuangan menegaskan tidak ada alokasi khusus bagi unsur tertentu seperti kejaksaan, kepolisian dan advokat di jajaran pimpinan KPK.

Fraksi PKS tidak setuju dengan niatan Partai Demokrat yang akan membawa persoalan calon pimpinan KPK ke Setgab. Persoalan calon pimpinan KPK cukup diserahkan kepada anggota Komisi III DPR.

Hingga kini, tidak ada capim KPK yang melobi Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) agar diloloskan dalam uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III setelah Lebaran nanti. F-PKB sendiri belum memutuskan 4 nama capim KPK yang akan dipilih menjadi pimpinan KPK.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) punya penilaian tersendiri terhadap sosok calon pimpinan KPK Bambang Widjojanto. Bambang dipandang tak mudah terkooptasi dengan kekuasaan.

Ketua DPD Irman Gusman menyarankan Komisi III DPR untuk memilih pimpinan KPK ranking teratas. Bukan apa-apa, DPR punya kewajiban memenuhi harapan rakyat.

PPP memuji salah satu calon pimpinan KPK yang diserahkan pansel ke DPR. Adalah Bambang Widjojanto yang dipandang layak dipilih DPR.

Ketua Komisi III DPR Benny K Harman menyatakan, DPR tidak akan menggunakan sistem penilaian berdasarkan ranking yang digunakan Pansel KPK dalam dalam menentukan calon pimpinan KPK yang lolos seleksi. Komisi III DPR memiliki mekanisme sendiri dalam melakukan uji kelayakan dan kepatutan.