detikNews

MK Tolak Uji Materi UU Kadin

MK menolak permohonan uji materi terhadap UU No.1/1997 tentang Kadin. MK menolak membatalkan Kadin sebagai wadah tunggal pengusaha di Indonesia.

Selasa, 12 Apr 2005 16:12 WIB

detikNews

MK Nyatakan Diri Berhak Uji UU pra-Amandemen UUD 1945

MK menyatakan pasal 50 UU MK tidak mengikat sehingga MK berhak menguji UU No.1/1997 tentang Kadin yang lahir sebelum amandemen UUD 1945.

Selasa, 12 Apr 2005 15:59 WIB

detikNews

MK Tolak Uji Materi UU Pembentukan Provinsi Sulbar

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan judicial review pasal 15 (7) dan (9) UU 26/2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar).

Selasa, 12 Apr 2005 15:27 WIB

detikNews

3 Hakim Konstitusi Beda Pendapat Soal Putusan MK

MK mengabulkan sebagian permohonan judicial review UU 32/2004 tentang Pemda. Namun tiga hakim menyatakan pendapat yang berbeda dengan putusan itu.

Selasa, 22 Mar 2005 18:26 WIB

detikNews

Penjelasan Pasal 59 Ayat I UU Pemda Bertentangan dengan UUD

MK menyatakan penjelasan pasal 59 ayat 1 UU Pemda bertentangan dengan UUD 1945 karena melahirkan interpretasi ganda dan ketidakpastian hukum.

Selasa, 22 Mar 2005 14:20 WIB

detikNews

Jimly: Putusan Judicial Review UU Pilkada Wajib Dilaksanakan

MK akan membacakan putusan judicial review UU 32/2004 minggu depan. Apapun hasilnya, semua pihak wajib melaksanakan termasuk jika artinya Pilkada batal.

Jumat, 04 Mar 2005 20:13 WIB

detikNews

Suara Tidak Bulat, MK Tolak Uji UU Pengadilan HAM

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak judicial review UU 26/2000 tentang Pengadilan HAM. Namun suara hakim tidak bulat, yakni enam banding tiga.

Kamis, 03 Mar 2005 14:01 WIB

detikNews

ICW: KPK Tetap Berwenang Tangani Perkara Korupsi Masa Lalu

ICW berpendapat, KPK tetap berwenang menangani perkara korupsi, baik sebelum maupun sesudah KPK terbentuk pada 27 Desember 2002.

Kamis, 17 Feb 2005 03:03 WIB

detikNews

MK Batalkan Pasal 36 UU MA

Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan pasal 36 UU 5/2004 tentang Mahkamah Agung (MA). Pasal itu dinilai bertentangan dengan UUD 45.

Selasa, 15 Feb 2005 16:27 WIB

detikNews

Hamdan Zoelva Jadi Saksi Ahli Sidang UU Kepailitan

Mantan Wakil Ketua Komisi II DPR Hamdan Zoelva dan Wakil Sekjen AAI Harry Pontoh menjadi saksi ahli sidang UU Kepailitan. Kedua saksi menilai UU itu diskriminatif.

Senin, 14 Feb 2005 13:53 WIB