KPU tak bisa menganulir anggota DPR atau DPRD yang menjadi tersangka korupsi untuk dilantik. Sesuai aturan, selama belum ada keputusan hukum tetap, mereka bisa menjalankan tugasnya. 

Jokowi bakal dilantik menjadi Presiden RI periode 2014-2019 pada 20 Oktober 2014. Usai dilantik, Jokowi akan melakukan penghematan sejumlah anggaran.

Wasekjen PKB Hanif Dhakiri menyesalkan putusan sidang paripurna yang mengesahkan perubahan peraturan tata tertib tanpa menunggu putusan Mahkamah Konstitusi terkait UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Dia mengatakan pengesahan ini keliru.

Politikus Partai Golkar Harry Azhar Aziz menyatakan dirinya berjanji independen ketika menjalankan tugasnya sebagai salah seorang pimpinan BPK periode 2014-2019. Dia pun siap melepas atribut politiknya agar bisa lepas dari kepentingan partai.

Komisi XI DPR telah menetapkan para Anggota BPK untuk periode 2014-2019. Ada dua nama anggota DPR yang akan menjadi Anggota BPK.

"Dalam dua hari ini akan menghadap ketua umum untuk mengajukan pengunduran diri karena memang di BPK itu kita harus independen," ujar Acsanul di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (15/9/2014).

Proses seleksi pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang dilakukan oleh anggota DPR periode 2009-2014 diduga hanya untuk menampung para caleg incumbent yang gagal lolos kembali untuk periode 2014-2019.

11 Nama calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah dinyatakan lulus seleksi tahap ke II. Nantinya hanya akan ada dua nama untuk diserahkan ke Presiden dan dilanjutkan dengan proses fit and proper test oleh DPR.

Tarik-menarik soal RUU Pilkada di DPR terbagi menjadi dua kubu yaitu koalisi pendukung Jokowi-JK yang menginginkan Pilkada langsung dan Koalisi Merah Putih yang mendukung Pilkada lewat DPRD.

Desakan agar pembahasan RUU Pilkada di DPR ditunda hingga periode selanjutnya juga datang dari Partai NasDem. Partai yang dipimpin Surya Paloh ini menilai bahwa tidak akan ada perbaikan bila RUU tersebut buru-buru disahkan.