Mukhammad Misbakhun menghadap petinggi FPKS DPR. Ia meminta ketegasan fraksi terhadap statusnya sebagai anggota DPR.

Sejumlah anggota DPR yang terseret kasus hukum dicopot dari jabatannya. Namun ternyata mekanisme tersebut berjalan lambat dan hal itu tidak dibantah pimpinan DPR.

PKS hingga kini belum memberikan ketegasan terkait status Mukhammad Misbakhun. PKS memilih menghormati hak konstitusional Misbakhun sebagai anggota DPR hingga keputusan PK keluar.

Misbakhun yang sudah menjadi terpidana seharusnya sudah tidak menerima gaji dan dipecat dari DPR. Seharusnya Misbakhun malu masih menerima gaji yang dibayar dengan uang rakyat sebesar Rp 16 juta setiap bulan.

PKS menegaskan Muhammad Misbakhun menerima gaji anggota DPR karena proses pemecatan yang lama. PKS merasa dirugikan karena proses administrasi yang lama ini.

FPKS DPR menegaskan bahwa Muhammad Misbakhun dalam proses penggantian antarwaktu dari DPR. Misbakhun diproses bersama dua anggota FPKS lainnya.

Kursi Nazaruddin di DPR akan segera digantikan Siti Romlah. Partai Demokrat menegaskan tak ada hubungan keluarga antara Nazaruddin dengan Siti Romlah.

Surat pemecatan M Nazaruddin dari DPR telah dikirim ke Presiden. Ketua DPR Marzuki Alie pun akan segera melantik pengganti Nazaruddin dari dapil yang sama, Hj Siti Romlah.

Tersangka kasus suap Wisma Atlet Nazaruddin ternyata belum dipecat dari DPR. Beberapa prosedur harus dilalui sebelum memecat mantan Bendahara Umum Partai Demokrat tersebut.

Sejumlah elit PD beberapa waktu lalu menyatakan Nazaruddin telah resmi dipecat dari DPR. Usut punya usut ternyata hal itu belum dilakukan. Hal tersebut menimbulkan kecurigaan adanya tawar menawar antara Nazaruddin dengan Partai Demokrat.