Partai Golkar menolak revisi UU Pilpres dengan mengurangi presidential threshold (PT) yang sudah diatur sebelumnya sebesar 20 persen hasil Pemilu Legislatif (Pileg).

Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi PDIP Ganjar Pranowo berpendapat syarat pengajuan calon presiden (presidential threshold) tidak perlu diubah. Dalam UU Pilpres Nomor 42/2008 parpol yang mengajukan capres harus memenuhi syarat 20 persen kursi di DPR atau 25 persen suara sah nasional di Pileg.

Partai Amanat Nasional (PAN) mendorong revisi UU Nomor 42 tahun 2008 tentang Pilpres. Diharapkan UU Pilpres tak lagi mengatur Presidential Threshold (PT) sebagai ambang batas pengusulan capres.

Partai Gerindra sepakat Presidential Threshold (PT) sebesar 20 persen suara pemilu legislatif (pileg) dihapus. Jika usulan itu ditolak, Gerindra lebih memilih opsi lain yakni angka Presidential Threshold disamakan dengan Parliamentary Threshold sebesar 3,5 persen.

Partai Golkar menolak usulan parpol menengah di DPR yang meminta presidential treshold (PT) diturunkan dalam revisi UU 42/2008 tentang Pilpres. Dalam UU Pilpres, parpol yang mengajukan capres harus memenuhi syarat 20 persen kursi di DPR atau 25 persen suara sah nasional di Pemilu Legislatif.

Setelah melewati masa reses, DPR kembali memasuki masa sidang. Wakil Ketua DPR, Taufik Kurniawan, berharap anggota DPR fokus menyelesaikan agenda masa sidang kali ini selain mengurusi persiapan Pemilu 2014.

UU Pilpres akan segera dibahas di DPR. Partai Golkar memberikan isyarat positif agar semua parpol yang lolos presidential threshold (PT) dapat mengajukan calon presiden.

NasDem keberatan dengan salah satu aturan dalam UU Pemilu yang meloloskan partai di DPR secara otomatis sebagai peserta Pemilu 2014.

Beberapa partai nonparlemen berencana mengajukan judicial review ke MK terhadap UU Pemilu yang baru saja disahkan DPR. Ketua DPR malah mendukung langkah tersebut.

Revisi UU No 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum akhirnya disahkan DPR . UU pemilu tersebut menjadi landasan bagi penyelenggaraan pemilu 2014 akan datang. Meski telah melalui proses panjang hingga disahkan, UU itu dinilai masih sumir.