Anggota komisi III Eva Kusuma Sundari menilai penganiayaan warga yang menewaskan Kapolsek Dolok Pardamean, AKP Andar Siahaan, sebagai street justice yang jadi sisi buruk demokrasi.

Meski berencana untuk kunjungan kerja ke 4 negara di Eropa, komisi III DPR juga tetap mendahulukan meminta masukan di daerah soal Rancangan Undang-Undang (RUU) KUHP dan KUHAP. Saat ini komisi III tengah kunjungan ke Sumatera Barat.

Menyusul penyerangan LP Cebongan, Sleman, oleh sekelompok orang bersenjata dan menewaskan 4 orang, komisi III akan segera rapat dengan komisi I. Dalam rapat itu akan dipanggil Kapolri dan Panglima TNI.

RUU KUHP dan KUHAP yang saat ini sedang digodok oleh komisi III DPR saat ini ramai diperbincangkan oleh khalayak ramai. Terlebih untuk beberapa pasal yang dianggap 'nyeleneh' yakni santet.

Dalam rangka memperdalam pembahasan RUU KUHP dan KUHAP, Komisi III DPR berencana melakukan kunker ke 4 negara Eropa. Rencana ini dinilai janggal dan tidak tepat.

Anda geram dengan mudahnya anak-anak membeli minuman membukkan di mini market secara bebas? Nah, Rancangan KUHP diharapkan bisa jadi mengurangi peredaran minuman keras tersebut. Sebab rancangan itu akan memidana penjual bagi orang yang menjualnya bagi orang yang belum berusia 18 tahun.

Bicara pasal santet, sedikit banyak akan teringat trauma yang dialami warga Banyuwangi atas kerusahan akibat isu santet pada 1997. Lantas apa komentar warga khususnya ulama Banyuwangi soal pasal santet?

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie pasal santet di RUU KUHP bukanlah pasal mengenai santet. Akan tetapi pasal penipuan menggunakan santet.

Pasal santet yang tertuang dalam Rancangan KUHP dinilai diperlukan. Sebab pasal ini untuk meminimalisir berbagai dampak negatif adanya santet yang ada di masyarakat.

DPR sedang menggodok RUU Kitab KUHP, salah satu yang kontroversi dalam RUU tersebut ialah pasal santet dan kumpul kebo. Lantas, mengapa tidak ada nikah siri dalam rancangan undang-undang tersebut?