Menkeu Sri Mulyani dan Gubernur Bank Sentral AS Ben Bernanke merupakan dua figur yang sama-sama menduduki jabatan penting saat krisis. Namun kini keduanya punya nasib yang berbeda.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan siap untuk memberikan seluruh dokumen hasil rapat Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK) terkait bailout Bank Century.

Dewan Gubernur BI mengaku tidak tahu menahu soal penempatan dana Yayasan Kesejahteraan Karyawan Bank Indonesia (YKKBI) di Bank Century. Dana YKKBI disebutkan dikelola oleh manajemen yang terpisah.

KPK menegaskan bahwa dana talangan sebesar Rp 6,7 triliun yang dikucurkan ke Bank Century merupakan uang negara. Sebab, uang modal Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang digunakan sebagai jaminan dana talangan itu berasal dari APBN.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berpendapat pembentukan Komite Kordinasi (KK) tidak mempunyai dasar hukum. Pendapat BPK ini dinilai tidak paham dengan hukum.

Kementerian BUMN siapkan sanksi jika ada Direksi BUMN yang mendapatkan jatah bunga dari penyimpanan uang BUMN di Century.

BPK bersikukuh uang yang digunakan LPS untuk penyelamatan Bank Century yang nilainya mencapai Rp 6,7 triliun, merupakan uang negara.

Dana Yayasan Kesejahteraan Karyawan Bank Indonesia (YKKBI) yang pernah disimpan di Bank Century jumlahnya mencapai Rp 80 miliar.

BPK kembali menegaskan Komite Koordinasi (KK), lembaga yang menyerahkan Bank Century ke Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), tidak mempunyai dasar hukum. Akibatnya, penanganan Bank Century oleh LPS lewat pemberian Penyertaan Modal Sementara (PMS) Rp 6,7 triliiun juga bermasalah.

BUMN-BUMN ternyata ikut menyimpan dananya di Bank Century. Penempatan dana BUMN di Century ditengarai menjadi salah satu pertimbangan BI menetapkan Century sebagai bank gagal sistemik sehingga perlu diselamatkan.