Perseteruan mengenai 'dana siluman' yang melibatkan Gubernur DKI Basuki T Purnama dan DPRD memunculkan ancaman-ancaman untuk membawa persoalan ini ke penegak hukum.

LBH Pendidikan melaporkan anggota DPRD berinisial PS yang mengumpat ke Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama saat mediasi di Kemendagri. Anggota DPRD DKI Fraksi Gerindra Prabowo Soenirman mengakui umpatannya tersebut.

Salah satu anggota DPRD DKI fraksi PKS Tubagus Arief menerima hujatan di media sosial akibat perseteruan DPRD dan Ahok dalam pertemuan di Kemendagri. Ia sedang meneliti akun twitter mana yang menghujatnya.

Gubernur DKI Ahok meminta maaf karena mediasi dengan DPRD berakhir deadlock akibat ada kericuhan di penghujung rapat. Namun dia tetap bersikukuh tidak akan mau menerima usulan anggaran RP 12,1 triliun itu.

Badan Kehormatan DPRD akan membahas umpatan kasar yang dilontarkan anggota DPRD saat proses mediasi dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di Kemendagri. Lalu, apa sanksi yang akan diberikan pada para wakil rakyat yang dianggap sudah berperilaku tidak pantas itu?

Umpatan kasar yang dilontarkan anggota DPRD DKI Jakarta saat mediasi dengan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama menjadi sorotan publik. Bagaimana sebenarnya peraturan untuk para wakil rakyat yang melakukan hal tidak pantas tersebut?

Umpatan kasar yang dilontarkan anggota DPRD kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) usai mediasi dirasa kurang pantas. Akankah Ahok berencana memprosesnya ke Badan Kehormatan Dewan (BKD) DPRD DKI?

Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam datang ke Balai Kota bertemu dengan Ahok. Nur juga sempat mengomentari gaya bicara dewan yang banyak menyerukan umpatan tidak pantas usai proses mediasi Ahok dan DPRD DKI.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menepati janjinya untuk mengunggah suasana rapat mediasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Kamis kemarin.

Umpatan kasar dilontarkan anggota DPRD DKI di penghujung acara mediasi dengan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Akankah diproses oleh Badan Kehormatan (BK) DPRD DKI?