Para petinggi Koalisi Indonesia Hebat dan Koalisi Merah Putih terus melakukan lobi-lobi terkait kisruh di DPR. Ada dua alternatif solusi yang ditawarkan oleh KMP, salah satunya menambah jumlah kursi pimpinan alat kelengkapan dewan (AKD).

Suasana gedung Dewan Perwakilan Rakyat memanas sejak Juli 2014 lalu. Perseteruan dua kubu, yakni KIH dan KMP yang sebenarnya bersaing dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden merembet hingga ke gedung DPR. 

Politikus Partai Demokrat Ruhut Sitompul menawarkan penyelesaian konflik antara Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dengan Koalisi Merah Putih (KMP), dengan mengubah ketentuan agar kursi pimpinan komisi‎ bisa ditambah satu untuk KIH. Apa tanggapan pimpinan DPR?

Akibat konflik berkepanjangan antar dua kubu di parlemen, sejumlah anggota DPR periode 2014-2019 belum dapat menikmati gaji perdana sampai dengan hari ini. Apa kata DPD?

Pakar hukum tata negara Ni'matul Huda menilai UU MD3 inkonstitusional. Sebab berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK), setiap UU diharuskan menyerap aspirasi DPD.

Kisruh di parlemen antara Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dengan Koalisi Merah Putih (KMP) belum juga menemui titik terang. Ketua DPD Irman Gusman mengingatkan, setiap anggota punya hak untuk menjadi pimpinan di komisi.

Ketua DPR Setya Novanto menyatakan DPR bakal menggelar rapat konsultasi pengganti Bamus yang mempertemukan pandangan semua fraksi, pada Senin (3/11), besok. Namun DPR tandingan juga punya agenda yang sama dan di hari yang sama.

"Kekuatan KIH sebesar 44 persen. Mestinya 44 persen dikali 63, seharusnya kita mendapat sekitar 28 kursi pimpinan," kata politisi PDIP Hendrawan Supratikno.

Koalisi Indonesia Hebat (KIH) membentuk DPR tandingan dengan politisi PKB Ida Fauziah menjadi Ketua DPR mereka. Partai anggota Koalisi Merah Putih (KMP), Gerindra, menyebut KIH telah tidak konsisten terhadap aspirasinya sendiri.

Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang terdiri dari 5 fraksi membentuk pimpinan DPR sendiri di luar pimpinan DPR yang diisi oleh Koalisi Merah Putih (KMP). Namun politisi PDIP Aria Bima membantah membentuk DPR tandingan.