Biaya investasi politik para caleg bervariasi. Menurut riset Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia (LPEM UI) rata-rata uang yang digelontorkan tiap caleg dalam Pemilu 2014 mencapai Rp 1,1 miliar untuk bisa dapat satu kursi sebagai anggota dewan di Senayan.

Twitter menjadi platform yang tidak bisa diabaikan ketika sebuah brand ingin lebih dekat dengan para pelanggannya. Para pengiklan di sosial media bisa berkreasi menggelar kampanye digital marketing mereka di situs 140 karakter ini.

Bagaimana mau mengingat rakyat, jika wakil rakyat yang terpilih itu memikirkan bagaimana mengembalikan dana yang sudah keluar waktu kampanye politiknya. Akhirnya kepentingan rakyatpun tidak tahu dinomorberapakan. Betulkah, wahai para caleg?

Ketua Dewan Pers Bagir Manan mengatakan tidak etis kalau pemilik media mengandalkan perusahaannya untuk berkampanye dalam pemilu presiden tahun ini.

Seluruh partai politik melakukan kampanye terbuka hari pertama pada Minggu 16 Maret 2014 lalu. Pada kampanye perdana itu, KPI pusat menemukan 4 partai politik melakukan pelanggaran dalam kampanye melalui televisi.

Masuknya Mbak Tutut menjadi juru kampanye Partai Golongan Karya tahun ini adalah yang pertama kali sejak Soeharto lengser. Keluarga Cendana ingin kembali ke panggung politik membawa nama Soeharto?

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengeluarkan maklumat untuk mencegah penyalahgunaan anak dalam kegiatan politik. Jika ada parpol yang memanfaatkan kegiatan politik, maka bisa dikenakan UU Perlindungan Anak.

KPU menjadwalkan 16 Maret-5 April sebagai masa kampanye akbar peserta politik Pemilu 2014. Ada beberapa hal yang dilarang dilakukan selama masa kampanye tersebut. Apa saja?

Burberry akan meluncurkan produk wewangian terbarunya. Untuk promosi parfum, brand fashion asal Inggris itu tak hanya menggandeng satu, tapi dua top model dunia di iklan kampanyenya.

Partai Golkar merupakan pelanggar terbanyak moratorium iklan yang telah disepakati Bawaslu, KPU, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Komisi Informasi Publik (KIP). Sekjen Golkar Idrus Marham merasa tidak melakukan pelanggaran sehingga tak terima bila diberi sanksi.