Kamis, 14 Agustus 2014, Badan Pengawas Pemilu Daerah DKI Jakarta ikut terseret sebagai pihak terkait dalam Sidang Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu yang digelar Dewan Kehormtan Penyelenggara Pemilu di Kementerian Agama, Jakarta Pusat.

Untuk kesekian kalinya, tim kuasa hukum Prabowo-Hatta 'menantang' komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) perihal Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb). Tim Prabowo-Hatta meminta KPU menjelaskan perbedaan jumlah pemilih khusus dalam Pilpres dengan Pileg.

KPU mempertanyaan pokok perkara terkait microtext yang diajukan oleh tim Prabowo-Hatta dalam sidang DKPP. Pasalnya dalam jadwal persidangan pelanggaran kode etik tidak tercantum perkara itu.

Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddique berencana akan memulai sidang kode etik esok hari (15/8) sesudah Salat Jumat.

Tim Prabowo-Hatta mencecar 4 orang saksi tentang persoalan DPKTb dan rekomendasi Bawaslu DKI terkait pembukaan kotak suara dalam sidang DKPP.

Keterangan saksi dari pihak Pemohon, khususnya Tim Prabowo-Hatta dipedengarkan dalam sidang kode etik di DKPP sore ini. Ada dua saksi yang memberikan kesaksian mewakili Jawa Timur yang dihadirkan.

Ketua Bawaslu Muhammad membagi kisahnya seputar pengalaman ikut dalam kegiatan ekstrakulikuler praja muda karana (pramuka). Di matanya, kegiatan tersebut banyak sekali mendatangkan manfaat.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik yang sebelumnya hadir di sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pindah ke sidang di Mahkamah Konstitusi (MK).

Sidang kode etik kelima yang akan dilangsungkan besok beragendakan mendengar keterangan dari saksi ahli seluruh pihak. KPU pun telah mempersiapkan 2 nama saksi ahli untuk dihadirkan.

KPU masih terus dicecar tim Prabowo-Hatta soal Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) dalam sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). KPU pun akan menyiapkan ahli mengenai hal itu.