“Ada tujuh langkah perwujudan pemberantasan korupsi yang efektif. Perwujudan ini biar tidak hanya ramai bicara soal berantas korupsi tapi no action,” kata calon pimpinan KPK, Bambang Widjajanto.

Ketua Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI) Hamid Chalid mengusulkan DPR meminta Fatwa MK guna mengakhiri perselisihan jumlah capim KPK yang harus diusulkan antara 8 atau 10 orang. Namun, MK tidak mempunyai kewenangan membuat Fatwa.

Komisi III DPR menolak calon pimpinan KPK usulan pemerintah, karena deadlock mengenai jumlah capim yang harus diusulkan antara 8 atau 10 orang. Daripada ribut-ribut dan ribet, DPR sebaiknya minta fatwa pada MK soal penafsiran UU KPK tentang capim KPK.

"Proses yang terjadi di Komisi III adalah proses yang wajar tujuannya baik supaya semua pimpinan KPK yang dipilih tidak cacat bawaan dari awal," kata Priyo.

MK memilih tidak ikut campur terkait kisruh calon pimpinan KPK antara DPR dan pemerintah. Sejumlah fraksi di DPR ngotot ingin agar pemerintah menyetor 10 nama, bukan 8 nama.

Komisi III DPR menolak calon pimpinan KPK usulan pemerintah, karena deadlock mengenai jumlah capim yang harus diusulkan antara 8 atau 10. DPR dinilai menafsirkan UU KPK, pasca putusan MK, semau-maunya.

Kebuntuan sempat terjadi antara Komisi III DPR dan pemerintah kemarin soal jumlah calon pimpinan KPK. Komisi diusulkan mengundang MK untuk mencari jalan keluar hal tersebut.

"Kalau misalnya usulan 10 nama dengan memasukkan Busyro untuk fit and proper test lagi tapi nanti tidak dipilih, buat apa juga dimasukan ke DPR tapi dia sudah jadi," ujar Saan.

Pemerintah harus berani menolak keinginan Komisi III DPR agar calon pimpinan KPK disediakan 10 calon. Bila pemerintah mengabulkan keinginan DPR itu, alamat penegakkan hukum dilanggar.

Komisi III DPR menunda pengumuman soal jumlah Capim KPK sampai pekan depan. Kabarnya penundaan itu menunggu hasil reshuffle kabinet yang dilakukan oleh Presiden SBY. Benarkah?