Pemerintah menyiapkan mekanisme bailout layaknya BLBI dalam rancangan Perppu JPSK  yang akan segera diterbitkan dalam menghadapi ancaman krisis yang terjadi di AS.

Krisis finansial belum menunjukkan tanda-tanda berakhir, meski ratusan miliar dolar AS telah digelontorkan ke pasar. Inilah sebuah perjalanan kelam dari perekonomian dunia.

Pihak BI menyediakan Rp 31,5 miliar untuk memulus pembahasan kasus BLBI dan amandemen UU BI di DPR. Uang pelicin disampaikan dalam beberapa tahapan atas permintaan Hamka Yamdu dan Antony Zeidra Abidin.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengirim surat untuk melakukan gelar perkara terkait kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Namun hingga saat ini lembaga anti korupsi tersebut belum mendapatkan jawaban.

Kejagung akan mengirimkan tim untuk memberikan penjelasan ke KPK soal kasus BLBI. Rencananya, minggu depan akan digelar pertemuan antara Kejagung dengan KPK.

Pembentukan aturan Protokol Penanggulangan Krisis (PPK) atau biasa disebut Crisis Management Protocol (CMP) di tengah situasi krisis keuangan global saat ini, makin besar urgensinya.

Kejagung merilis nama-nama jaksa penyidik kasus aliran dana BI. Jaksa Tonny Sinay, yang masuk dalam daftar itu menepis tuduhan bahwa dia menerima dana dari bank sentral tersebut.

Pemerintah akan menyampaikan proposal berupa peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perpu) kepada DPR untuk merespons jika situasi krisis keuangan global semakin memperparah ekonomi Indonesia.

Sidang lanjutan kasus aliran dana Bank Indonesia dengan terdakwa Oey Hoey Tiong dan Rusli Simanjuntak digelar hari ini. Agendanya, mendengar keterangan ahli yang didatangkan oleh penasihat hukum terdakwa.

Fakta persidangan menunjukan dugaan adanya jaksa yang menerima dana BI. Ini terkait penahanan mantan Gubernur BI Sudradjad Djiwandono. KPK pun menjamin akan melakukan penelusuran.