Meski tak lagi menduduki jabatan struktural di Partai Golkar, Akbar Tandjung tak keberatan dirinya ditampilkan dalam iklan Golkar. Sebab iklan itu ditujukan untuk memajukan partai berlambang pohon beringin tersebut.

Mantan Ketua Umum Partai Golkar Akbar Tandjung tidak lagi memiliki jabatan struktural di Golkar. Meski boleh dibilang tersingkir dari partai berlambang beringin tersebut, namun Akbar mengaku tetap perhatian dengan partai yang telah membesarkan dan dibesarkannya itu.

Nama Akbar Tandjung masuk dalam nominasi capres yang bakal diusung PPI. Mantan Ketua Umum Partai Golkar ini mengaku tersanjung, tetapi tetap akan memfokuskan diri pada pencalonan di partai beringin.

Mantan Ketua Umum Partai Golkar, Akbar Tandjung mengaku hanya akan ikut mencalonkan diri sebagai salah satu peserta konvensi capres partai Golkar. Karena itu dia menolak tawaran ikut konvensi capres dari partai lain.

Usulan adanya wacana gerakan Nonblok Golkar oleh Ketua Fraksi Partai Golkar Priyo Budi Santoso wajar dalam demokrasi. Namun persetujuan wacana itu akan dirapatkan dalam Rapimnas Golkar.

Ketua DPP Partai Golkar Firman Subagyo membantah keras tuduhan bahwa kemoloran Jusuf Kalla dalam kunjungannya ke luar negeri karena sakit. Firman juga membahtah jika kunjungan JK untuk mencari dukungan guna maju dalam pilpres 2009.

Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) mengaku memiliki hubungan historis dengan Partai Golkar di masa lalu. Namun, LDII membantah pihaknya menjadi bagian dari Partai Golkar untuk memenangkan Pemilu 2009.

DPP Partai Golkar menegaskan tertundanya pengiriman surat penjaringan capres yang harus diteken JK tidak akan mempengaruhi penjaringan capres. Daerah diminta tidak khawatir!

Wakil Presiden yang juga Ketua Umum DPP Partai Golkar Jusuf Kalla (JK) memperpanjang kunjungannya ke luar negeri. Namun, hal ini bukanlah cara JK  untuk menunda menandatangani surat penjaringan capres.

Lawatan JK ke luar negeri yang molor dari jadwal semula makin mengganggu pengedaran surat penjaringan capres Golkar. Surat itu masih menunggu diteken JK. Isu berkembang JK ingin menghambat pengedaran surat Itu.