MenkumHAM Patrialis Akbar membantah adanya penolakan dari DPR terkait 8 nama calon pimpinan KPK yang telah dipilih oleh Pansel. Saat ini, proses dialog masih terus dilaksanakan.

Wakil Ketua DPR RI Pramono menyayangkan masih adanya perdebatan di Komisi III DPR tentang jumlah calon pimpinan yang akan mengikuti uji kepatutan dan kelayakan. Ada 8 atau 10 orang kandidat yang harus diuji, bukan masalah subtansial.

Perdebatan soal jumlah calon pimpinan KPK masih terjadi di Komisi III DPR. Mereka pun akan meminta penjelasan panitia seleksi pimpinan KPK terkait hal tersebut.

Presiden SBY telah menyetor 8 nama calon pimpinan KPK ke DPR. Pimpinan DPR menindaklanjuti dengan melakukan rapat di Badan Musyawarah (Bamus). Saat ini 8 nama tersebut sudah diserahkan ke Komisi III DPR untuk diuji.

Wakil Ketua DPR Anis Matta berpendapat Ketua KPK Busyro Muqodas harus diikutsertakan dalam fit dan proper test calon pimpinan KPK bersama 8 capim KPK lainnya. Fit dan proper test itu dilakukan oleh DPR untuk menentukan siapa saja yang lolos untuk memimpin KPK.

Partai Demokrat akan memilih empat dari delapan nama calon pimpinan KPK yang sudah diajukan Pansel Calon Pimpinan KPK. Demokrat akan mempergunakan ranking Pansel sebagai salah satu pertimbangan.

Jimly Assidiqie mengkritik metode KPK melakukan pemberantasan korupsi. Metode menangkap calon tersangka ketika melakukan transaksi dia nilai sama dengan aksi oknum polantas yang bersembunyi di balik pohon menunggu pelanggar lalu-lintas.

Setgab Parpol Koalisi menggelar pertemuan tertutup. Salah satu yang dibahas adalah calon pimpinan (Capim) KPK. Namun, belum menyentuh nama-nama.

Ketua Fraksi Partai Demokrat (PD) Jafar Hafsah mengatakan, partainya belum memutuskan nama yang cocok menjadi pimpinan KPK. Menurutnya, PD masih melakukan penjajakan terhadap semua calon.

Ada wacana dari DPR untuk mengembalikan 8 nama calon pimpinan KPK karena dinilai tidak sesuai dengan UU KPK. Namun, MK menyerahkan hal tersebut kepada pemerintah dan DPR.