Komnas HAM menduga surat hak milik atas tanah yang dimiliki oleh keluarga ahli waris Mbah Priok palsu. Komnas HAM berencana membawa surat tersebut ke Puslabfor Mabes Polri.

Usai meminta keterangan Gubernur DKI Jakarta dan jajarannya terkait Priok berdarah, Komnas HAM memastikan hasil rekomendasi akan keluar 12 Mei. Rekomendasi ini sebelumnya akan dibahas dalam rapat paripurna Komnas HAM.

Kepala Satpol PP DKI Jakarta Harianto Badjoeri membantah jika peristiwa yang terjadi di area makam Mbah Priok ada unsur pelanggaran HAM. Badjoeri menegaskan satuannya tidak mungkin melakukan hal tersebut.

Salah satu temuan Komnas HAM pada kasus Koja, Jakarta Utara, menunjukkan tragedi tersebut bermula dari saling mengakui areal makam antara ahli waris Mbah Priok dan Pelindo II. Karena itu perlu diusut lebih lanjut atas adanya sertifikat ganda tersebut.

Komnas HAM terus memanggil sejumlah pihak yang terkait dengan bentrokan di makam Mbah Priok yang telah menewaskan 3 orang dan 192 korban luka. Kali ini giliran Jakarta International Container Terminal (JICT) yang akan dipanggil Komnas HAM minggu ini.

Dasar hukum yang PT Pelindo II gunakan untuk mengambil alih lahan makam Mbah Priok diragukan keasliannya. Sebab SKPT 847/1999 ternyata tidak terdaftar di Kantor BPN Jakarta Utara.

Komnas HAM memeriksa Badan Pertanahan Nasional (BPN) DKI Jakarta. Pemeriksaan itu terkait rusuh di makam Mbah Priok, Koja, Jakarta Utara, pekan lalu (14/4).

Peristiwa kerusuhan pada saat eksekusi penertiban makam Mbah Priuk, Koja, Jakarta Utara, sudah diprediksi. Sebelum eksekusi sudah dilakukan rapat-rapat pembahasan yang dihadiri oleh berbagai pihak berwenang.

Komnas HAM sempat melayangkan surat permohonan penundaan eksekusi penertiban makam Mbah Priok, Koja, Jakarta Utara, kepada Pemrpov DKI Jakarta. Namun, surat permohonan tersebut tidak digubris oleh Pemprov DKI.

Posisi Haryanto Badjuri sebagai Kepala Satpol PP dianggap paling bertanggung jawab atas bentrok di makam Mbah Priok yang menewaskan 3 anggotanya. Namun polisi  belum akan memeriksa pria yang kini dinonaktifkan dari jabatannya itu.