Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berpendapat pembentukan Komite Kordinasi (KK) tidak mempunyai dasar hukum. Pendapat BPK ini dinilai tidak paham dengan hukum.

Kementerian BUMN siapkan sanksi jika ada Direksi BUMN yang mendapatkan jatah bunga dari penyimpanan uang BUMN di Century.

BPK bersikukuh uang yang digunakan LPS untuk penyelamatan Bank Century yang nilainya mencapai Rp 6,7 triliun, merupakan uang negara.

Dana Yayasan Kesejahteraan Karyawan Bank Indonesia (YKKBI) yang pernah disimpan di Bank Century jumlahnya mencapai Rp 80 miliar.

BPK kembali menegaskan Komite Koordinasi (KK), lembaga yang menyerahkan Bank Century ke Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), tidak mempunyai dasar hukum. Akibatnya, penanganan Bank Century oleh LPS lewat pemberian Penyertaan Modal Sementara (PMS) Rp 6,7 triliiun juga bermasalah.

BUMN-BUMN ternyata ikut menyimpan dananya di Bank Century. Penempatan dana BUMN di Century ditengarai menjadi salah satu pertimbangan BI menetapkan Century sebagai bank gagal sistemik sehingga perlu diselamatkan.

MAKI mendesak KPK mengusut asal-usul uang milik sejumlah BUMN yang disimpan di Bank Century. Termasuk siapa saja pihak yang mengambil keuntungan dari simpanan tersebut.

BI diketahui pernah menyimpan dana milik Yayasan Kesejahteraan Karyawan BI di Bank Century. Namun BI langsung menarik dananya setelah LPS menyelamatkan bank tersebut.

Dana Yayasan Kesejahteraan Karyawan Bank Indonesia (YKKBI) penah tersimpan di Bank Century sebelum bank itu diselamatkan LPS. Dana ini ditengarai jadi salah satu pertimbangan BI menetapkan Century sebagai bank gagal dan sistemik.

Pansus Angket Bank Century DPR mengagendakan pemanggilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Auditor negara ini akan diverifikasi lebih lanjut perihal hasil audit investigatif yang telah disampaikan kepada DPR.