UKP4 menilai kinerja tiga penegak hukum di Indonesia yakni Polri, Kejagung dan KPK masih kurang maksimal memanfaatkan pasal untuk perampasan aset. Unit kerja pembantu Presiden ini menilai seharusnya aset terpidana yang dapat dikembalikan kepada negara bisa lebih banyak.

"Teman-teman penyidik menetapkan bahwa ada pasal-pasal lain dalam UU TPPU yang ditetapkan, pasti ada indikasi bahwa LHI punya kekayaan yang lain yang bisa dikualifikasi bagian dari pencucian uang," ujar Waka KPK, Bambang Widjajanto.

Tak sedikit para bandar narkotika berkehidupan glamor; mobil dan rumah mewah, aset tersebar, juga rekening gendut. Bahkan, hidup di balik jeruji pun tidak membuat mereka terlihat susah, namun lebih leluas melakukan bisnis haramnya.

KPK menetapkan Luthfi Hasan Ishaaq sebagai tersangka kasus pencucian uang. Penyidik menemukan indikasi kasus tersebut justru saat tengah mengusut perkara suap yang sudah lebih dulu menjerat mantan Presiden PKS tersebut.

Indonesia saat ini masih menjadi pasar empuk peredaran narkotika, baik dari jumlah pengguna maupun harga di pasaran gelap.

"Kalau mau serius berantas narkoba, berantas juga money laundry-nya. Kalau tidak, sindikat tetap kuat," kata Deputi Pemberantasan Narkotika BNN, Irjen Benny J Mamoto.

Irjen Djoko Susilo segera disidang. Sejumlah asetnya pun sudah disita yang diduga berkaitan dengan korupsi. Kini, Luthfi Hasan pun jadi tersangka pencucian uang. Akankah hartanya disita?

Kasus yang menjerat Luthfi Hasan Ishaaq makin berat saja. Setelah kena perkara dugaan skandal impor daging, mantan Presiden PKS itu kini dijadikan tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan tindak pencucian uang.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkapkan sudah seharusnya para tersangka kasus korupsi dituntut dengan undang-undang pencucian uang.

Diketahui terdapat sekitar 33 berupa aset tak bergerak dan bergerak yang bertebaran.