DPRD bersama eksekutif menjaga kemitraan yang seimbang. Anggota dewan perlu memahami dan menguasai kemampuan legal drafting. Kalau hal ini tidak dilakukan, alih-alih menjadi partner yang seimbang, DPRD tidak lebih dari tukang stempel.

Sepenggal bait syair Al I'tiraf yang dilantunkan Gus Dur ditayangkan berulang-ulang oleh stasiun televisi. Sang pencipta syair adalah pujangga besar Al Hasan bin Hani al-Hakami alias Abu Nawas.

Pusat Kajian Anti (Pukat) Korupsi Fakultas Hukum (FH) Universitas Gadjah Mada (UGM) mengungkapkan selama tahun 2009 terjadi 202 kasus korupsi. Sebagian besar kasus ini dilakukan oleh legislatif daerah.

Daya saing Indonesia dengan negara-negara lainnya pasca otonomi daerah (2000) justru melorot karena dipicu tidak berjalannya perbaikan birokrasi, perizinan, infrastruktur, hambatan pungli, dan lain-lain di tingkat daerah.

Demo mahasiswa Makassar rusuh sudah menjadi santapan sehari-hari. Rektor Universitas Indonesia Prof Dr Gumilar Rusliwa Somantri mengajak universitas-universitas di Makassar untuk mengkaji apa persoalan dasar dari masalah ini.

Siapa pun yang memiliki semangat antikorupsi sepakat bahwa jual beli perkara, tawar menawar pasal, pemerasan, penyuapan dan varian modus operandi mafia hukum harus diberantas.

Usulan pembentukan PP yang mengatur penyadapan atas KPK dan penegak hukum lainnya oleh Menkominfo Tifatul Sembiring kembali menuai kecaman. Sebagai lembaga negara independen, KPK tidak bisa diatur-atur oleh Depkominfo.

Kemelut pemberitaan yang menyertai penanganan kasus terhadap Chandra M. Hamzah dan Bibit Samad Riyanto harus dilihat lebih luas daripada hanya melalui kacamata kepastian hukum semata. Berikut catatan Denny Indrayana.

Effendi Ghazali membuat 'pidato tandingan' soal kasus Bibit dan Chandra. Pidato yang menurutnya 70 persen sama dengan pidato SBY semalam berisikan langkah konkret yang seharusnya dilakukan.

Raker Komisi III DPR dengan KPK, Polri dan Kejagung merupakan kesempatan bagi wakil rakyat untuk menyikapi kasus Bibit-Chandra dengan sebaik-baiknya. Jika gagal, sebaiknya Komisi HUkum ini tak perlu banyak rapat.