Pemerintah membutuhkan dana sekitar Rp 30 triliun untuk menyehatkan keuangan PT PLN Persero dan menyelesaikan masalah byarpet hingga 10 bulan mendatang.

Pekerjaan rumah Dahlan Iskan sebagai Direktur Utama PT PLN (Persero) sudah tidak terlalu banyak. Pasalnya, seluruh permasalahan yang dialami PLN sudah mulai diselesaikan oleh jajaran direksi sebelumnya.

Menneg BUMN Mustafa Abubakar menyampaikan tiga tantangan sektor kelistrikan yang harus segera direspon oleh jajaran direksi PT PLN (Persero) yang baru.

Kementerian BUMN punya alasan tersendiri mengangkat Bos Grup Jawa Pos Dahlan Iskan menjadi Dirut PLN menggantikan Fahmi Mochtar. "Konsep yang dia punya bagus sekali," ujar Menneg BUMN.

CEO Jawa Pos Group Dahlan Iskan akan segera menempati posisi tertinggi di PLN. Banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh Dahlan Iskan yang notabene adalah orang luar PLN dan awam bisnis kelistrikan.

CEO Jawa Pos Group Dahlan Iskan mengaku siap untuk melepas sejumlah jabatan yang dipegangnya saat ini, jika nantinya resmi menjabat Dirut PLN. Dua pembangkitnya di Kaltim dan Jatim juga bakal dilego.

Serikat Pekerja PLN menyatakan keberatan dengan Undang-Undang No 30 tahun 2009 tentang ketenagalistrikan. Pasalnya, UU tersebut dinilai merugikan konsumen dengan harga jual listrik yang lebih mahal.

Semua kembali kepada pemerintah. Apakah pemerintah akan berani mengambil kebijakan yang berpihak kepada pengembangan energi alternatif yang akan menjadikan Indonesia mandiri energi atau tetap dengan kebijakan yang sekarang. 

Meski belum resmi menjadi Dirut PLN, sudah banyak pihak menolak masuknya bos group Jawa Pos Dahlan Iskan ke dalam manajemen BUMN listrik itu. Salah satunya Serikat Pekerja PLN.

PLN diprediksi akan meraup laba di tahun 2009 ini. Namun itu bukan berarti listrik Indonesia bisa langsung berhenti byar pet.