Kategori Berita
Daerah
Layanan
detik Network
Yang sedang ramai dicari
  1. Loading...
Promoted
Terakhir yang dicari
    Loading...

Filter

Urut berdasarkan
Tipe artikel
Warga dan Exxon Diminta Duduk Bersama

detikFinance

Warga dan Exxon Diminta Duduk Bersama

ExxonMobil dan masyarakat Bojonegoro, khususnya yang ada di sekitar Blok Cepu diminta untuk duduk bersama membahas masalah harga tanah.
Senin, 03 Mar 2008 15:55 WIB
Harga Tanah dari Exxon Dinilai Pelecehan

detikFinance

Harga Tanah dari Exxon Dinilai Pelecehan

Warga bersikukuh menentang harga tanah Rp 50 ribu meter persegi yang ditawarkan ExxonMobil. Harga tersebut dianggap warga sebagai bentuk pelecehan.
Senin, 03 Mar 2008 13:21 WIB
Berharap Solusi Terbaik TPA Kelapa Dua Depok

detikNews

Berharap Solusi Terbaik TPA Kelapa Dua Depok

Saya berharap siapa pun yang bertanggung jawab dapat segera mengusut masalah ini dan dapat memberi solusi yang terbaik minimal sosialisasi, klarifikasi, dan kompensasi.
Senin, 03 Mar 2008 12:09 WIB
Warga Blok Cepu Bandingkan Exxon dengan Lapindo

detikNews

Warga Blok Cepu Bandingkan Exxon dengan Lapindo

Pembebasan lahan Blok Cepu di Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur masih alot. Warga menentang harga yang ditawarkan ExxonMobil. Warga pun iri dengan korban lumpur Lapindo.
Senin, 03 Mar 2008 08:51 WIB
Warga Blok Cepu Ragukan Janji Manis Exxon

detikNews

Warga Blok Cepu Ragukan Janji Manis Exxon

Tarik ulur harga pembebasan lahan Blok Cepu, membuat warga ragu akan kesejahteraan ekonomi mereka paska ekploitasi migas oleh ExxonMobil.
Jumat, 29 Feb 2008 11:55 WIB
Bakrie & Lapindo Bebas Iuran Ganti Rugi 3 Desa

detikNews

Bakrie & Lapindo Bebas Iuran Ganti Rugi 3 Desa

Baik pihak Bakrie Group maupun Lapindo Brantas Inc, tidak akan ikut 'iuran' untuk ganti rugi lahan 3 desa baru korban lumpur. Semuanya akan menjadi tanggungan pemerintah.
Kamis, 28 Feb 2008 14:31 WIB
Ganti Rugi Korban Lapindo Dicicil

detikFinance

Ganti Rugi Korban Lapindo Dicicil

Pelunasan sisa uang ganti rugi bagi warga 3 desa korban baru lumpur Lapindo, akan jadi beban pemerintahan berikutnya.
Kamis, 28 Feb 2008 13:43 WIB