DPR akan segera memilih calon pimpinan KPK untuk periode mendatang. Partai Demokrat mengaku telah mengantongi dua nama yang akan dijagokannya.

Perdebatan soal jumlah calon pimpinan KPK yang dikirim pemerintah ke DPR masih menuai pro kontra. Namun, mayoritas partai yang tergabung dalam Sekretariat Gabungan (Setgab) koalisi sepakat untuk menerima 8 nama yang diajukan pemerintah.

Komisi III DPR sepakat memutuskan memilih 4 dari 8 calon pimpinan (capim) KPK yang diajukan Presiden SBY. Semua calon pimpinan mempunyai peluang yang sama.

Pimpinan Komisi III menggelar rapat konsultasi dengan Pimpinan DPR mengenai persiapan uji kepatutan dan kelayakan calon pimpinan KPK. Pimpinan DPR sarankan Komisi III DPR menghindari voting saat memilih pimpinan KPK.

"Silakan DPR berkonsultasi dengan Presiden, kita tidak mau berpolemik. Kita ini kan profesional," kata mantan anggota Pansel KPK, Rhenald Kasali.

Pimpinan DPR mendesak Komisi III DPR menghentikan perdebatan tentang jumlah calon pimpinan KPK yang akan diseleksi. Tapi fokus dengan proses uji kepatutan dan kelayakan para kandidat.

Komisi III DPR segera memulai proses uji dan kepatutan calon pimpinan KPK. Siang ini pimpinan DPR akan menerima pimpinan Komisi III untuk mengadakan rapat konsultasi khusus.

Wakil Ketua DPR Anis Matta punya kriteria khusus untuk pimpinan KPK. Ia ingin pimpinan KPK yang mempunyai visi pemberantasan korupsi sistemik dan tidak berpolemik.

Pansel calon pimpinan KPK, Patrialis Akbar, siap menjelaskan soal jumlah calon pimpinan KPK ke DPR. Patrialis menyebut keputusan pansel mengajukan delapan nama telah sesuai UU.

Fraksi PDIP ingin tampil full power dalam proses uji kelayakan dan kepatutan calon hakim agung dan capim KPK. Jatah dua kursinya di Komisi III DPR buru-buru mereka isi, meski politisinya harus membagi konsentrasinya dengan beban pekerjaan di komisi lain.