Salah satu tim kuasa hukum Prabowo-Hatta, Alamsyah Hanafiah menanyakan soal kapasitas ahli yaitu mantan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Harjono soal hukum perdata. Dengan santai, Harjono 'mengkuliahi' Alamsyah soal pendidikannya.

Mantan hakim MK Prof Harjono hadir sebagai ahli dalam sidang pelanggaran kode etik yang digelar DKPP. Harjono memaparkan perihal DPKTb agar proses pemilu lebih jujur.

Persoalan buka kotak suara masih primadona jadi topik utama dalam sidang kode etik kelima malam ini. Tim Prabowo-Hatta mencecar saksi ahli yang dihadirkan oleh KPU, Prof Harjono terkait langkah lembaga penyelenggara pemilu itu.

Saksi ahli dari tim Prabowo-Hatta menyatakan perintah buka kotak suara oleh KPU sebelum dikeluarkannya izin dari MK tidak sah. Pakar tata negara, Margarito Kamis, dalam keterangannya sebagai saksi ahli menyatakan langkah KPU itu tidak benar.

Tim Prabowo-Hatta, sebagai pihak pengadu mempermasalahkan foto yang menangkap gambar antara presiden terpilih Jokowi dan saksi ahli KPU Prof Harjono. Namun KPU sendiri tak mau ambil pusing. 

Mahkamah Konstitusi (MK) telah selesai menggelar 7 kali sidang dan hari ini terakhir mendengar keterangan saksi ahli. Kuasa hukum Prabowo-Hatta Firman Wijaya, mengatakan pihaknya masih optimis gugatan dikabulkan MK.

Tim Prabowo-Hatta mengajukan keterangan saksi ahli, Prof Zainudin Ali, terkait perizinan Jokowi nyapres. Zainudin menilai perizinan itu tidak sah di mata hukum karena belum ada dasar undang-undangnya.

Sebelum sidang DKPP diskors pukul 17.05 WIB, anggota tim Advokasi Merah-Putih, Razman Nasution, keberatan dengan saksi ahli yang dihadirkan oleh KPU. Adalah mantan anggota majelis MK, Prof Harjono yang akan dijadikan saksi ahli.

Ahli yang dihadirkan tim advokat Prabowo-Hatta, Fahrulrozi dan Iwan Sumantri, menyebutkan soal blog peretas IT KPU. Namun Komisioner KPU Arief Budiman mengatakan situs KPU hanyalah penunjang saja.

Ahli teknologi informasi yang dihadirkan oleh Tim Prabowo-Hatta, Iwan Sumantri, menyebutkan keamanan sistem IT KPU bisa 'dibobol' peretas. Oleh karena itu, perlu dilakukan audit serta forensik agar diketahui adanya kecurangan atau tidak.