Komisi II DPR mempertanyakan pernyataan Presiden SBY bahwa moratorium pemekaran daerah akan dipertahankan. Komisi berpendapat istilah moratorium tidak ada dalam konstitusi, UU, dan PP yang mengatur soal pemekaran daerah.

Komisi II DPR mempertanyakan pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bahwa 80 persen pemekaran daerah gagal. Komisi II juga mempertanyakan data yang digunakan Presiden dalam membuat pernyataanya.

Dari sebanyak 33 provinsi yang memiliki peraturan daerah (Perda) bermasalah, provinsi Sumatera Utara (Sumut) menempati posisi teratas. Perda bermasalah juga banyak terjadi di provinsi Jawa Timur.

Permendagri Nomor 35 Tahun 2005 mengizinkan Satpol PP memiliki senjata api berpeluru tajam. Surat rekomendasi Kapolri untuk Mendagri untuk mengeluarkan Permendagri yang baru No 26/2010, menyebutkan senpi berpeluru tajam dapat digunakan sepanjang izin belum dicabut.

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) akan lebih berpihak kepada pengembangan ekonomi di daerah, sehingga dapat menjadi panglima ekonomi nasional.

Akibat tak adanya "desentralisasai" kekuasaan MA, maka kepastian hukum menjadi barang langka. Seperti penganiayaan Sarah Azhari butuh waktu 3 tahununtuk mendapatkan keadilan kasus pelemparan asbak.

Partai Golkar terus akan maju memperjuangkan dana aspirasi untuk daerah-daerah. Golkar yakin dana tersebut akan mendapat persetujuan.

Sekjen Partai Golkar Idrus Marham menilai usulan dana aspirasi Rp 15 miliar tidaklah terlalu besar. Jika ada anggota Dewan yang ingin mengkorupsi uang itu, langsung ditahan saja.

Para pengusaha HTI dan HPH sebenarnya adalah pihak yang sangat punya kepentingan dengan upaya pelestarian hutan. Demi kelangsungan usaha, mereka wajib menjaga keutuhan hutan.

Pemerintah menolak usul sejumlah anggota DPR yang meminta jatah Rp 15 miliar per dapil untuk dimasukkan dalam APBN 2011. Usulan tersebut dinilai pemerintah berpotensi melanggar Undang-Undang.