Pengesampingan perkara demi kepentingan umum atau deponering atas kasus Bibit-Chandra dinilai sebagai langkah aman Kejaksaan Agung. Sebab, jika melalui penghentian penuntutan, Kejaksaan harus merehabilitasi nama dua pimpinan KPK tersebut.

DPR perlu dimintai saran dan pendapat terkait dikeluarkannya deponering atas kasus Bibit-Chandra. Alasannya, pasal 35 huruf c UU 16/2004 tentang Kejaksaan, dalam penjelasannya, mengharuskan hal itu.

KPK diminta jangan menganggap deponering yang dikeluarkan Kejaksaan Agung atas kasus dua pimpinannya, Bibit-Chandra, sebagai hadiah dari pemerintah. KPK justru harus semakin optimal mengungkap kasus-kasus yang lebih besar

Kunjungi Biak, tinggal lah dengan penduduk di desa dan kampung dan ceritakan bagaimana nikmatnya makanan alami dengan proses memasak alami ala orang Biak.

Hingga saat ini, Presiden SBY belum menentukan jaksa agung definitif pengganti Hendarman Supandji. Demi mempercepat keputusan terhadap Bibit dan Chandra, jaksa agung harus segera dipilih.

KPK kembali menegaskan siap mengusut kasus dugaan rekayasa yang menimpa Bibit Samad Rianto dan Chandra Hamzah. Siapa pun pihak yang terlibat akan diusut selama buktinya kuat.

Saat kasus Bibit Samad Rianto dan Chandra Hamzah mencuat, Komjen Pol Susno Duadji masih menjabat sebagai kabareskrim. Banyak hal yang bisa diungkapkan Susno, termasuk soal kemungkinan adanya rekayasa di tubuh Polri.

KPK memberi sinyal akan menyelidiki dugaan rekayasa terhadap kasus Bibit dan Chandra. Jika itu dilakukan, semua pihak yang terlibat perlu diperiksa, termasuk mantan kapolri Jenderal BHD.

Presiden SBY dinilai kurang leluasa bergerak dalam pemerintahan. SBY masih tersandera politik akomodasi yang salah satunya bersumber pada kurang solidnya koalisi.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dikabarkan sedang hangat-hangatnya dengan Partai Demokrat. Tapi, selama Megawati masih memegang kekuasaan penuh di PDIP tampaknya cerita kedekatan itu hanya isapan jempol belaka.