“Untuk kondisi saat ini yang terjadi hanyalah political game and power.”

Meskipun belum mempelajari draf terbaru RUU Kamnas, Fraksi Hanura memastikan siap menyatakan sikap dalam rapat sesuai reses ini. Setelah menghimpun masukan dari berbagai pihak, Fraksi Partai Hanura akan menemui Wiranto untuk meminta pertimbangan.

Sehari sebelum paripurna penutupan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2012-2013, Fraksi Partai Golkar menggelar rapat internal untuk melakukan konsolidasi dan evaluasi terhadap apa saja yang telah dan akan anggota F-PG kerjakan di Senayan.

Gugatan Gerindra terkait UU Pilpres ke MK mempengaruhi pembahasan revisi UU tersebut di Setgab. Koalisi partai pendukung pemerintah itu kini menunggu keputusan MK sebelum melanjutkan pembahasan.

Perbedaan pandangan partai-partai koalisi soal UU Pilpres mulai dibawa ke dalam rapat Setgab. Partai besar bersikukuh untuk tidak menurunkan PT sebesar 20 persen. Sedangkan partai menengah ingin PT turun jadi 3,5 persen.

Pemilu 2014 dan Pemilu Kada, pelaksanaanya akan semakin kompleks. Agar upaya pengawasan, pencegahan dan penindakannya semakin komprehensif dan efektif, Bawaslu menggandeng 12 komisi dan lembaga negara.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai angka <i>presidential threshold</i> (PT) harus diturunkan menjadi hanya 3,5 persen saja. Dengan angka ini diharapkan akan muncul capres-capres alternatif.

"Peraturan yang akan datang seharusnya bisa mengatur agar presiden melepaskan jabatannya di partai politik ketika menjabat sebagai presiden. Saya kira itu bisa diusulkan dalam undang-undang Pilpres," ujar wakil ketua DPR Anis Matta.

PKB mengkritisi putusan MK yang membuat parliamentary threshold (PT) Pemilu 2014 sebesar 3,5 persen hanya berlaku di tingkat DPR. Namun, PKB siap menghadapi verifikasi parpol di KPU.

Putusan Mahkamah Kosntitusi (MK) yang membatalkan hak partai parlemen tak ikut verifikasi tak urung membuat kalang kabut beberapa partai. Seperti Gerindra yang kini akan bekerja keras.