YLKI mendukung PLN yang menerapkan tarif baru pelanggan 6.600 VA ke atas. Para pelanggan kaya itu memang tidak layak mendapatkan subsidi. Namun PLN harus mengimbanginya dengan pelayanan yang lebih baik.

DPR tidak satu kata soal penerapan tarif baru pelanggan kaya PLN. Jika Komisi VII DPR RI minta PLN menunda, maka Badan Anggaran DPR RI justru menilai penundaan itu merupakan bentuk pelanggaran UU APBN 2010.

Jika penerapan tarif baru pelanggan 'kaya' di atas 6.600 VA ditunda, maka pemerintah terpaksa menaikkan anggaran subsidi listrik dalam APBN-P 2010. Sebab penetapan tarif baru ini jadi salah satu cara menghemat subsidi.

Tagihan listrik pelanggan-pelanggan 'kaya' bisa mencapai Rp 25 juta. Itupun sebagian masih mendapatkan subsidi. Aturan tarif baru dari PLN diharapkan bisa membuat pelanggan kaya itu berhemat.

PLN bakal melanggar UU APBN jika tidak mengubah struktur tarif listrik pelanggan 6.600VA. Penerapan tarif untuk pelanggan-pelanggan kaya itu memang sudah sesuai dengan UU APBN.

Penerapan tarif listrik baru untuk pelanggan 6.600 volt ampere (VA) ke atas diperkirakan dapat menekan subsidi listrik hingga Rp 2,8 triliun per tahun.

Tidak hanya DPR, pemerintah juga minta PLN menunda penerapan tarif baru bagi pelanggan 6.600 VA ke atas. Pemerintah minta PLN melakukan sosialisasi kepada para pelanggan kaya tersebut terlebih dahulu.

PLN menyatakan tarif baru pelanggan 6.600 VA ke atas dilakukan untuk mendorong penghematan pemakaian energi dan penghematan subsidi negara. Tarif baru ini bukanlah kenaikan TDL, dan sudah sesuai UU APBN 2010.

PLN didesak segera mencabut penerapan tarif baru bagi pelanggan listrik golongan 6.600 Volt Ampere ke atas karena dinilai tidak sesuai prosedur dan melanggar hak konsumen.

PLN diketahui telah merombak tarif pelanggan listrik di atas 6.600VA. Dirut PLN Dahlan Iskan pun meminta maaf karena mengubah tarif listrik pelanggan kaya tanpa berkonsultasi ke DPR terlebih dahulu.