Di tengah desakan politik, satu sisi para politikus Senayan mendesak agar Komjen Budi Gunawan dilantik menjadi Kapolri, di sisi lain publik menolak pelantikannya. Agaknya Jokowi mengambil jalan tengah.

Banyak artefak bersejarah Indonesia yang tercecer di luar negeri. Yang baru kembali adalah tongkat Kiai Cokro Diponegoro dari Belanda. Namun, yang diperjuangkan untuk kembali sejak 2006, Prasasti Sangguran alias Minto Stone, malah belum berhasil kembali.

Di tengah kisruh KPK dan Polri, terdakwa kasus penipuan dan pemerasan bernama Madun ini tiba-tiba menggemborkan bahwa pimpinan KPK dekat dengan koruptor kelas kakap. Tanpa bukti kuat, Madun menuding pimpinan KPK sebagai pemain kasus.

MA menolak kasasi terdakwa Ahmad Jauhari di kasus korupsi pengadaan Alquran di Kementerian Agama (Kemenag). Alhasil, Ahmad Jauhari harus mendekam selama 10 tahun.

Bekas Bendahara Korlantas Polri Kompol Legimo mengakui penyimpangan pencairan pembayaran pengadaan driving simulator roda dua (R2). Kompol Legimo menyebut pencairan pembayaran simulator R2 juga diketahui Brigjen Didik Purnomo yang saat itu menjabat Waka Korlantas.

Brigjen Didik Purnomo disebut pernah bertemu Direktur PT CMMA Budi Susanto, ketika masih menjabat Wakil Kepala Korlantas Polri. PT CMMA merupakan pemenang lelang pengadaan driving simulator SIM proyek milik Korlantas.

Jumadi kembali membeberkan ikhwal kongkalikong penyiapan perusahaan pendamping untuk mengikuti tender proyek driving simulator SIM tahun 2011. Perusahaan pendamping disiapkan untuk memuluskan kemenangan PT CMMA dalam lelang simulator.

Membengkaknya nilai kontrak pekerjaan mekanikal elektrikal (ME) yang digarap PT DCL disebut terkait dengan fee 18 persen yang dibebankan ke PT Adhi Karya untuk mendapatkan proyek di Hambalang. Kontrak pekerjaan ME nilainya digelembungkan Rp 50 miliar menjadi Rp 295 miliar.

Komjen Pol Budi Gunawan (BG) ditetapkan sebagai tersangka terkait gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta menarik pencalonan Budi Gunawan sebagai Kapolri.

"Tidak semua harus melibatkan KPK. Tapi tentu pada saat cek referensi kita cek kiri-kanan. Cukup," kata Menteri ESDM Sudirman Said.