Anggota Komisi III DPR Indra SH menolak pasal penghinaan presiden dimasukkan dalam RUU KUHP. Jika pasal ini dipaksakan masuk, maka politikus PKS ini menduga ada upaya pemerintah untuk membungkam sikap kritis masyarakat.

Badan Legislasi (Baleg) DPR mengagendakan kunjungan kerja ke Amerika dan Jepang untuk membahas RUU Advokat. Kedua negara itu dituju untuk melihat organisasi advokat yang bisa menjadi model bagi Indonesia.

Satu lagi alat kelengkapan DPR yang akan melakukan kunjungan kerja ke luar negeri di bulan April, yaitu Badan Legislasi (Baleg) DPR. Baleg mengagendakan kunjungan kerja ke Amerika dan Jepang untuk membahas RUU Advokat.

Salah satu pasal yang diperdebatkan dalam RUU KUHP terkait delik penghinaan terhadap Presiden. Fraksi Partai Demokrat (FPD) DPR RI memandang keberadaan pasal ini harus ada untuk menghormati hak asasi Presiden.

Keberadaan pasal penghinaan presiden dalam RUU KUHP yang diusulkan Pemerintah kembali menuai polemik publik. Pasal itu sebaiknya tidak perlu dihidupkan kembali. Namun aturan untuk tetap menjaga martabat Presiden juga perlu ada. Karena itu, delik penghinaan presiden sebaiknya diubah menjadi delik aduan.

Kritikan dilemparkan publik atas delik penghinaan terhadap presiden muncul di RUU KUHP. Sebab norma pasal tersebut sudah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi (MK) pada 2006 lalu.

Anggota Komisi III, Ahmad Basarah mendukung dihidupkannya lagi pasal penghinaan presiden dalam RUU KUHP. Namun dia berpesan agar DPR dan pemerintah berhati-hati dalam penyusunan pasal.

Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie atau Ical menilai pasal penghinaan presiden tak perlu dihidupkan kembali. Ical yang kini populer dengan panggilan ARB ini menegaskan, MK sudah menghapus pasal tersebut. 

"Itu sebenarnya sudah dinyatakan bertentangan dengan konstitusi, seharusnya tidak boleh hidup lagi di peraturan perundang-undangan,” dia menegaskan. 

Sikap TNI AD yang cepat mengumumkan pelaku penyerangan LP Sleman patut diapresiasi. Kejujuran para pelaku juga dihargai. Tapi ada hal yang mesti dicatat. Hukum rimba tak boleh berlaku di Indonesia.