Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly menyebut bahwa kepengurusan hasil Munas VIII Golkar di Riau pada 2009 masih tercatat dan diakui pemerintah. Namun, kubu Agung Laksono menolak pengakuan kepengurusan itu.

Dua kubu di Golkar masih belum bisa sepakat terkait langkah yang akan ditempuh untuk mencapai islah. Di saat kubu Ical menjadikan Mahkamah Partai sebagai penengah, opsi ini justru ditolak oleh kubu Agung.

Sejumlah opsi untuk islah tersedia bagi Partai Golkar. Kubu Aburizal Bakrie memilih untuk menyelesaikan konflik lewat Mahkamah Partai dan dilanjutkan ke pengadilan apabila masih belum selesai.

Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar versi Munas Bali menunjuk Yusril Ihza Mahendra sebagai penasihat hukum. Ketua Umum hasil Munas Jakarta, Agung Laksono mengaku tidak masalah dengan adanya Yusril di kubu Ical.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menyerahkan penyelesaikan konflik di Partai Golongan Karya kepada mekanisme internal partai.

Setelah Kemenkum HAM tak mengakui hasil Munas Bali dan Jakarta, dua kubu di internal Golkar mempersiapkan gugatan ke pengadilan. Dua pengacara kondang berada di pusaran badai beringin kuning, yakni Adnan Buyung Nasution dan Yusril Ihza Mahendra.

Ketum Partai Golkar hasil Munas Bali, Aburizal Bakrie (Ical) sudah menyiapkan tim hukum mengantisipasi gagalnya penyelesaian konflik internal melalui Mahkamah Partai. Ical menunjuk Yusril Ihza Mahendra sebagai penasihat hukum.

Ketum Partai Golkar hasil Munas Bali Aburizal Bakrie (Ical) menegaskan rekonsiliasi dengan kubu Agung Laksono dilakukan melalui Mahkamah Partai. Bila Agung menolak, jalur hukum menjadi pilihan akhir.

Pernyataan Menkum HAM Yasonna Laoly yang masih mengakui Munas Golkar Riau tahun 2009 ternyata hanyalah pernyataan politik semata. Di surat keputusan Menkum HAM tak ada kata-kata yang menenangkan kubu Aburizal Bakrie itu.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menolak mengesahkan Munas Golkar kubu Aburizal Bakrie dan Agung Laksono Cs. Bagaimana tanggapan Agung Laksono?