Elektabilitas SBY yang terus naik membuat Tim SBY optimis capres incumbent yang diusungnya akan terpilih kembali. Prabowo pun dinilai salah musim, baru lima tahun lagi mereka memperhitungkan Prabowo Subianto sebagai kandidat kuat menjadi Presiden RI.

Golkar dan PDIP dinilai sebagai biang penyebar benih ketakutan masyarakat terhadap pilpres satu putaran. Golkar dan PDIP memang harus meloloskan JK atau Mega ke putaran kedua jika ingin menurunkan SBY dari tahta Presiden.

Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dinilai terlalu getol merencanakan privatisasi BUMN. Tujuannya, untuk menutup pembengkakan anggaran pembangunan nasional.

PDIP terus mengintip celah-celah kesalahan SBY mendekati pilpres. Kali ini isu privatisasi BUMN diangkat ke permukaan. PDIP menganggap SBY melupakan janjinya lima tahun lalu untuk tidak melakukan privatisasi BUMN.

Tim pemenangan SBY-Boediono memaklumi sikap keras Prabowo atas hasil jajak pendapat LSI. Di sisi lain penolakan ini menandakan pasangan Megawati Soekarnoputri itu sudah tidak lagi percaya diri.

Rencana pemerintah untuk melanjutkan program privatisasi terhadap perusahaan negara, menurut Irmadi Lubis, mantan Wakil Ketua Komisi VI DPR lebih sarat kepentingan asing daripada dalih untuk meningkatkan kinerja BUMN.

Presiden SBY dinilai tidak menepati janjinya karena berencana menjual sejumlah aset BUMN. Padahal pada awal masa pemerintahannya, SBY pernah berjanji tidak akan menjual aset BUMN untuk melindungi rakyat.

Jika pilpres berlangsung 2 putaran, pasangan SBY-Boediono diprediksi akan lolos. Satu tempat tersisa akan diperebutkan Mega-Prabowo dengan JK-Wiranto.

Menurunnya elektabilitas capres SBY diduga disebabkan kampanyenya yang kurang merakyat. Kampanye capres Jusuf Kalla(JK) dan Megawati dinilai lebih merakyat.

Hasil survei LSI menunjukkan distribusi pemilih muslim pada pasangan SBY-Boediono turun menjadi 67 persen. Sementara pasangan JK-Wiranto naik menjadi menjadi 9 persen.