DPR hari ini akan menggelar sidang paripurna untuk menetapkan revisi UU MD3 masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2014. 

Revisi UU MD3 akan disahkan sebagai bagian dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2014 di sidang paripurna esok hari. Pimpinan DPR optimistis bahwa revisi ini akan selesai sebelum 5 Desember 2014.

Tok! Rapat Pleno Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat akhirnya menyepakati revisi beberapa pasal di Undang-undang tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD (UU MD3).

Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Senin (24/11/2014) kemarin membentuk Panitia Kerja revisi Undang-undang tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD (UU MD3). 

Presiden Jokowi meminta jajarannya untuk menunda rapat bersama DPR untuk saat ini. Sekretaris Jenderal Partai NasDem Patrice Rio Capella memaklumi hal tersebut lantaran masih ada dua faksi di DPR.

Baleg DPR RI masih mempertimbangkan untuk melibatkan DPD dalam revisi UU MD3. Ketua DPD Irman Gusman menegaskan bahwa keterlibatan DPD adalah suatu keharusan.

Anggota DPR dari Koalisi Merah Putih menggulirkan hak interpelasi ke pemerintah terkait kenaikan harga BBM. Untuk memperkuat interpelasi, para anggota DPR ini berencana untuk turun ke masyarakat dan bertanya secara langsung.

Sepuluh menit setelah dibentuk, Panitia Kerja yang dipimpin politisi Partai Demokrat Saan Mustopa langsung bekerja dengan melakukan rapat tertutup.

Masa jabatan Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas akan berakhir pada 10 Desember 2014 mendatang. Bila pada saat itu DPR belum memilih 1 dari 2 calon pimpinan KPK yang sudah diajukan, maka Presiden bisa menerbitkan Perpu untuk menunjuk pimpinan KPK.

Politisi Partai Demokrat yang juga Wakil Ketua Baleg Saan Mustopa ditunjuk menjadi Ketua Panitia Kerja revisi UU MD3.