Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengaku pekerjaannya terbantu dengan posisi dua Wakil Menteri (Wamen) dalam struktur birokrasinya.

Pasca putusan MK posisi wakil menteri (wamen) menjadi beku. Menurut Yusril Ihza Mahendra wamen tersebut tidak berwenang melakukan tindakan apapun hingga keluar Keppres yang baru.

"Presiden harus segera memberhentikan mereka. Terserah Presiden apakah akan mengangkat mereka kembali atau tidak," ujar Yusri.

"Penjelasannya menimbulkan interpretasi, karena penjelasan bagian dari UU dan karena itu perlu penyesuaian," kata Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha, mengenai tindak lanjut terhadap putusan MK mengenai keberadaan Wakil Menteri.

"Karena berat sekali sebagai seorang menteri, perlu ada pembantu yang langsung dan bisa bagi tugas," kata Menhub EE Mangindaan.

MK mengakhiri polemik wakil menteri dengan menyatakan penjelasan pasal 10 UU Kementerian Negara inkonstotusional. Menurut MK, wamen merupakan kamuflase dan hadiah politik.

Presiden SBY menunggu amar putusan MK yang menyatakan jabatan wamen konstitusional tetapi yang telah diangkat sekarang ini inkonstitusional. Setelah itu, SBY baru akan bersikap.

MK menjelaskan putusan yang baru saja diucapkan siang ini. Menurut MK, jabatan wamen konstitusional tetapi yang telah diangkat sekarang ini inkonstitusional.

Polemik wakil menteri (wamen) diakhiri oleh MK. MK menyatakan penjelasan pasal 10 UU 39/2008 tentang Kementerian Negara tidakber kekuatan hukum mengikat.

Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso juga menanti keputusan MK soal Wamen. Kalau MK mengabulkan pemohon, maka artinya wamen harus dicopot.