Memasuki masa sidang DPR, banyak anggota DPR yang tidak hadir dalam beberapa kali sidang paripurna maupun komisi. Pramono Anung menilai, ketidakhadiran itu karena banyak anggota DPR yang temui konstituen jelang Pemilu 2014.

Sekretaris Fraksi Partai Demokrat (FPD) Saan Mustopa mengusulkan sanksi keras bagi anggota DPR yang hobi membolos. Sanksi awal bagi anggota DPR pembolos sebaiknya dipindah komisi.

Ketua FPD Nurhayati Ali Assegaf tidak sependapat dengan Sutan Bhatoegana yang mengusulkan anggota DPR pembolos dipotong gaji Rp 2 juta per hari. Ia lebih mendorong agar anggota dewan pembolos dibangkitkan rasa malunya.

Sebentar lagi UU tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang mengatur keanggotaan DPR sampai kode etiknya. Revisi UU yang lebih dikenal dengan istilah singkat MD3 ini, harus dijadikan momentum untuk perbaikan kinerja DPR.

Wasekjen Partai Demokrat (PD) setuju dengan usulan anggota DPR bolos 3 kali dipecat. Menurutnya, sebelumnya pun PD sudah punya aturan ketat mengenai kehadiran anggota fraksinya.

Sekretaris Fraksi Gerindra, Edhy Prabowo, setuju dengan usulan agar anggota DPR yang tiga kali absen di paripurna dipecat. Sebab, rapat paripurna DPR adalah forum pengambilan keputusan tertinggi yang membutuhkan kehadiran anggota DPR.

Wakil Ketua Umum PAN Dradjad Wibowo sepakat dengan usulan pengetatan sanksi bagi anggota DPR pembolos. Baginya, anggota DPR yang tiga kali membolos harus meninggalkan Senayan.

Wakil Ketua FPD DPR Sutan Bhatoegana mendorong agar aturan kedisiplinan di DPR dipertegas. Dia mendorong agar anggota DPR yang membolos rapat paripurna sebanyak 3 kali berturut-turut harus dipecat.

Wakil Ketua DPR Pramono Anung merespon PK Misbakhun yang dimenangkan MA. Menurut Pramono, hampir tak bisa mengembalikan Misbakhun ke DPR.

Wasekjen PKS, Mahfudz Siddik, yakin M Misbakhun tidak ingin balik ke DPR menyusul putusan MA yang mengabulkan PK Misbakhun. Ia berpendapat putusan itu membuktikan kasus Misbakhun dipolitisasi.