detikNews

Ketua MK Kritik Dualisme Kepemimpinan Parpol

Dualisme kepemimpinan parpol membuat banyak pihak prihatin. Jika pertikaian terus terjadi maka demokrasi akan makin mundur.

Jumat, 13 Mei 2005 19:28 WIB

detikNews

MK Bukan Wasit Pilkada

Kalau dalam Pemilu lalu Mahkamah Konstitusi menjadi wasit, namun tidak dalam Pilkada. Lalu siapa jadi wasit?

Jumat, 13 Mei 2005 18:58 WIB

detikNews

MK Uji Materi UU Sistem Jaminan Sosial Nasional

Tidak sudi kesehatan keluarga miskin di-handle pusat, UU 40/2004 pun diujimaterikan. Kini, sidang memasuki agenda mendengarkan keterangan pemerintah.

Kamis, 12 Mei 2005 12:05 WIB

detikNews

SBY Lantik 17 Anggota Konsil Kedokteran Indonesia

Korban malpraktek kini dapat bernafas lega. Presiden SBY melantik 17 anggota Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) yang bertugas memeriksa kasus malpraktek yang kian marak.

Jumat, 29 Apr 2005 12:55 WIB

detikNews

Ketua MK Sambut Baik Pembentukan Komisi Yudisial

Ketua MK Jimly Asshiddiqie menyambut gembira pembentukan Komisi Yudisial. Komisi ini sangat diperlukan untuk mengawasi kinerja MK.

Kamis, 28 Apr 2005 11:56 WIB

detikNews

MK Sambut Baik Perppu Pemda

MK menyambut baik pengesahan Perppu tentang Pemda. Perppu itu telah sesuai dengan putusan MK yang membatalkan sejumah pasal UU 32/2004.

Kamis, 28 Apr 2005 11:11 WIB

detikNews

MK: Kasus Dugaan Korupsi KPU Tidak Pengaruhi Hasil Pemilu

Tidak perlu resah dan ragu. Meski KPU sedang dilanda kasus dugaan korupsi, namun tidak mempengaruhi hasil Pemilu 2004 yang diselenggarakannya.

Rabu, 20 Apr 2005 17:10 WIB

detikNews

MK Tolak Uji Materi UU Kadin

MK menolak permohonan uji materi terhadap UU No.1/1997 tentang Kadin. MK menolak membatalkan Kadin sebagai wadah tunggal pengusaha di Indonesia.

Selasa, 12 Apr 2005 16:12 WIB

detikNews

MK Nyatakan Diri Berhak Uji UU pra-Amandemen UUD 1945

MK menyatakan pasal 50 UU MK tidak mengikat sehingga MK berhak menguji UU No.1/1997 tentang Kadin yang lahir sebelum amandemen UUD 1945.

Selasa, 12 Apr 2005 15:59 WIB

detikNews

MK Tolak Uji Materi UU Pembentukan Provinsi Sulbar

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan judicial review pasal 15 (7) dan (9) UU 26/2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar).

Selasa, 12 Apr 2005 15:27 WIB